Pramono Ubaid Jadi Komisioner KPU RI Ketiga yang Dinyatakan Positif COVID-19

CakapCakap – Cakap People! Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengumumkan pada hari Sabtu, 19 September 2020, bahwa ia telah terjangkit COVID-19, menjadikannya komisioner KPU ketiga yang dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut.

“Berdasarkan swab test yang saya lakukan pada Jumat, yang hasilnya saya terima siang tadi, saya dinyatakan positif COVID-19,” ujarnya kepada pers, Sabtu, 19 September 2020, seperti dikutip Tempo.co.

Ia menambahkan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan tidak mengalami gejala apapun.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Jumat, 18 September 2020, Ketua KPU RI Arief Budiman telah terlebih dulu dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab test pada Kamis malam. Sebelumnya, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif pada 9 September lalu.

Pramono mengatakan telah bekerja bersama dengan Arief dan menghadiri uji coba sistem penghitungan elektronik pemilu di Depok, Jawa Barat, bersamanya pada Rabu.

“Kami [juga] menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Universitas Hasanuddin di Makassar [Sulawesi Selatan] dan seminar di kampus pada 14 dan 15 September,” ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya telah mengisolasi diri di rumah dinasnya, selain keluarganya yang tinggal di rumah pribadi di Tangerang, Banten.

“Saya terus menjalankan tugas mempersiapkan Pilkada 2020 sembari bekerja dari rumah,” ujarnya.

Pilkada serentak 2020 awalnya dijadwalkan pada 23 September tetapi ditunda hingga 9 Desember karena wabah COVID-19 di negara ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pengawas pemilu dan sejumlah ahli telah meminta pemerintah untuk menunda pemilu lebih lanjut karena risiko kesehatan masyarakat dan kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati juga menyayangkan keputusan pemerintah menggelar pemilu saat terjadi pandemi.

“Opsi untuk menunda pilkada di 270 daerah memang ada. Pemerintah juga bisa menunda pemilu sebagian, misalnya di daerah dengan kasus COVID-19 tinggi, ”ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Namun Wakil Ketua Komisi II DPR Bidang Urusan Dalam Negeri, Saan Mustopa, mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan pemilu.

“Selama Pak Arief Budiman sembuh dan mengisolasi diri, tugasnya akan ditanggung oleh komisioner KPU lainnya. Jadi, menurut saya, persiapan pilkada tidak akan terpengaruh, ”kata Saan.