Februari 2020, Sensus Penduduk Bakal Dilakukan Secara Online

CakapCakap – Cakap People! Jika sebelumnya untuk melakukan pendataan atau sensus penduduk dilakukan secara manual, kini bakal dilakukan secara online. Sensus ini bakal berlangsung tahun depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020 secara online pada Februari-Maret tahun depan. Sensus dilakukan secara mandiri melalui situs www.sensus.bps.go.id.

“Basis utama sensus adalah nomor KTP dan Kartu Keluarga,” kata Kepala BPS Suhariyanto pada acara Sosialisasi Sustainable Development’s Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Jakarta, Selasa, 26 November 2019, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Melalui situs sensus.bps.go.id itu akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online. Akses ke website tersebut bisa menggunakan smartphone, tablet, ataupun komputer.

Sementara bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, misalnya, di pedalaman, petugas BPS akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional.

Pada Juli 2020, menurut Suhariyanto, BPS akan melakukan verifikasi ulang data dan verifikasi ulang ke lapangan. Terakhir, pencacahan lapangan.

“Tujuan prosedur ini adalah untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini,” ujarnya.

Satukan Data Kependudukan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap, Sensus Penduduk 2020 mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas dan seragam.

Kelak, data tersebut bisa digunakan oleh semua pihak untuk penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan yang terpadu. Saat ini, dikatakannya kondisi data di Indonesia masih sangat beragam.

“Misalnya, jumlah penduduk Indonesia bila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 juta jiwa. Sedangkan jika menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263,9 juta jiwa,” sebut Muhadjir.

Perbedaan tersebut menjadi signifikan, misalnya, dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan. Ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang pemerintah jalankan.

Untuk membangun satu data kependudukan, menurut Muhadjir, butuh sinkronisasi antara data Dukcapil Kemendagri yang de jure serta teregistrasi sesuai dokumen kependudukan, dan BPS secara de facto melalui sensus.

“Satu Data Kependudukan ini sangat penting untuk perencanaan yaitu memperkuat kebijakan yang direncanakan dan sehingga dapat dilaksanakan semua pihak secara terpadu,” kata Muhadjir.

Menko PMK menjelaskan, Sensus Penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk  yang ke-7. Sensus ini merupakan mandat dari Undang-undang serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).