Staf Kedutaan AS Tinggalkan Myanmar di Tengah Risiko Kerusuhan Sipil

CakapCakap – Cakap People! Aktivis Myanmar mengadakan acara nyala lilin semalam ketika jumlah korban tewas dari tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta dan bentrokan di daerah perbatasan etnis terus meningkat pada hari Rabu, 31 Maret 2021, mendorong Amerika Serikat (AS) untuk memerintahkan semua staf kedutaan mereka yang tidak penting untuk meninggalkan negara itu.

Al Jazeera melaporkan, setidaknya empat pengunjuk rasa lainnya dilaporkan tewas oleh pasukan keamanan selama demonstrasi di wilayah Tanintharyi selatan negara itu pada Rabu pagi, menurut kantor berita Myanmar Now, sementara gambar media sosial menunjukkan tentara berpatroli di kota Kamayut Yangon.

Sementara itu, puluhan pengunjuk rasa berbaris di kota Seikkyi Kanaungto di Yangon, sedangkan beberapa pengunjuk rasa muda yang membawa spanduk anti-militer turun ke jalan di North Dagon.

Media sosial juga menunjukkan ratusan orang di kotapraja Mogaung di negara bagian Kachin yang mulai berbaris saat fajar pada hari Rabu.

Lebih dari 520 warga sipil telah tewas dalam dua bulan protes terhadap kudeta 1 Februari, 114 di antaranya meninggal pada hari Sabtu, 27 Maret 2021, hari paling berdarah dari kerusuhan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

AAPP mengatakan delapan orang lagi tewas pada hari Selasa, ketika ribuan orang keluar untuk berbaris di beberapa kota, menurut media dan foto di media sosial.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan menerapkan kembali kekuasaan militer setelah 10 tahun langkah tentatif menuju demokrasi.

Kekerasan di daerah perbatasan

Pertempuran juga berkobar antara tentara dan pemberontak bersenjata di daerah perbatasan dan pengungsi membanjiri perbatasan ke Thailand.

Kelompok bersenjata Karen National Union (KNU), yang beroperasi di sepanjang perbatasan timur dengan Thailand, mengatakan pada Selasa bahwa mereka bersiap untuk serangan besar pemerintah.

Kelompok tersebut mendesak komunitas internasional, khususnya negara tetangga Thailand, untuk membantu orang-orang Karen melarikan diri dari “serangan” dan menyerukan negara-negara untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah militer untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.

Being pushed back by #ThaiArmy while there are still airstrikes from the #BurmaArmy in and around their villages, these #Karen IDPs are hiding in caves or under rocks on the bank of Salween river. No safe place to go. The life I had lived.https://t.co/WPQ8Fq8ESR pic.twitter.com/xX1Ae9tW0v

— Myra Dahgaypaw (@myradah) March 31, 2021

Negara-negara Barat mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, dan beberapa telah memberlakukan sanksi khusus.

Di Washington, DC, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan beberapa negara asing dan perusahaan dengan investasi signifikan di perusahaan yang mendukung militer Myanmar harus mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

Dia mengatakan kekerasan baru-baru ini “tercela” dan mengikuti pola “kekerasan yang semakin mengganggu dan bahkan mengerikan” terhadap para demonstran yang menentang kekuasaan militer.

Indonesia telah memimpin upaya oleh 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar adalah anggotanya, untuk mendorong penyelesaian yang dinegosiasikan, meskipun kelompok tersebut konvensi untuk tidak mengomentari masalah satu sama lain.

Kritik asing dan sanksi Barat terhadap pemerintah militer Myanmar sebelumnya hanya berdampak kecil dalam jangka pendek.