Ketegangan Meningkat di Myanmar Antara Militer dan Etnis Minoritas Bersenjata

CakapCakap – Cakap People! Ketegangan meningkat di Myanmar antara kelompok etnis minoritas bersenjata dan militer sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada bulan Februari lalu, yang memicu demonstrasi anti-kudeta besar-besaran di seluruh negeri.

Kyodo News melaporkan, Selasa, 30 Maret 2021, kelompok etnis tersebut telah lama melawan militer dalam mencari otonomi lokal yang lebih besar di negara mayoritas Buddha tetapi multietnis itu. Sekarang beberapa kelompok memberikan perlindungan kepada para pengunjuk rasa dan menyerang pangkalan militer.

Ketika pasukan pro-demokrasi meminta kelompok-kelompok ini untuk bergandengan tangan, militer telah melakukan serangan udara di sebuah daerah di Negara Bagian Kayin timur yang dikendalikan oleh kelompok etnis minoritas bersenjata Karen National Union (KNU).

“Jika memungkinkan, saya ingin tinggal sementara,” kata seorang pria berusia 53 tahun di Mae Hong Son, provinsi barat laut Thailand yang berbatasan dengan Myanmar, setelah menyeberangi sungai dengan perahu dari Kayin.

Pada hari Sabtu, 28 Maret 2021, militer memulai serangan udara di daerah yang dia tinggalkan, sebagai pembalasan atas serangan KNU di salah satu pangkalannya sebelumnya. Sekitar 5.000 orang telah melarikan diri ke negara tetangga Thailand, menurut seorang pejabat Thailand.

Di Myanmar ada sekitar 20 pasukan pemberontak. Dari jumlah tersebut, 10 kelompok seperti KNU telah membuat kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah.

Sepuluh kelompok telah mendukung apa yang disebut gerakan pembangkangan sipil di mana para pekerja telah keluar dari tempat kerja mereka sebagai protes terhadap kudeta. KNU bahkan telah memberikan perlindungan kepada para pengunjuk rasa.

Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), sebuah kelompok yang dibentuk oleh pasukan pro-demokrasi yang menentang kekuasaan militer, telah memberi isyarat kepada kelompok etnis minoritas bersenjata untuk kemungkinan kerjasama.

Aung San Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil dari tahun 2016 hingga dia digulingkan dalam kudeta 1 Februari, berjanji untuk memberikan prioritas untuk menempa perdamaian dengan kelompok etnis minoritas. Tetapi dia tidak dapat membuat banyak kemajuan di bidang itu, membuat banyak orang kecewa.

Kali ini, CRPH, yang sebagian besar terdiri dari anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi dan bertugas sebagai pemerintahan sementara, telah menegaskan siap memberikan otonomi daerah yang lebih besar kepada kelompok etnis minoritas.

Pada 17 Maret, CRPH mengumumkan rencana untuk menulis konstitusi baru berdasarkan federalisme dan menghapus dari daftar kelompok teroris dan asosiasi yang melanggar hukum “semua organisasi etnis bersenjata revolusioner … yang telah berjuang untuk pembentukan serikat demokratis federal.”

Tetapi 10 kelompok etnis minoritas yang telah membuat kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah hampir tidak bersatu.

Khun Okka, pemimpin berusia 74 tahun dari Organisasi Pembebasan Nasional Pa-O, yang membuat kesepakatan pada 2015, mengatakan kelompok itu berkonflik dengan militer, bukan dengan CRPH. Dia mengatakan kelompoknya harus mempersiapkan dialog yang diperlukan dengan militer.