in ,

Puluhan Ribu Warga Prancis Unjuk Rasa Menentang UU Keamanan Baru, Bentrok Dengan Polisi

Pasal tersebut akan mengkriminalisasi publikasi gambar petugas polisi yang sedang bertugas.

CakapCakapCakap People! Bentrokan kekerasan meletus di Paris pada hari Sabtu, 28 November 2020, ketika puluhan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes undang-undang keamanan baru, ditambah dengan ketegangan yang intensif oleh aksi pemukulan yang dilakukan polisi dan pelecehan rasial terhadap seorang pria kulit hitam yang mengejutkan Prancis.

Beberapa kebakaran dimulai di Paris, Prancis, mengirimkan asap tajam ke udara, saat pengunjuk rasa melampiaskan kemarahan mereka terhadap undang-undang keamanan yang akan membatasi publikasi wajah petugas polisi.

Sekitar 46.000 orang berbaris di Paris dan 133.000 di seluruh negeri, kata kementerian dalam negeri. Penyelenggara aksi protes mengatakan sekitar 500.000 orang bergabung secara nasional, termasuk 200.000 di ibu kota.

Polisi anti huru hara Prancis bentrok dengan pengunjuk rasa selama demonstrasi menentang rancangan undang-undang ‘keamanan global’, di mana Pasal 24 akan mengkriminalisasi publikasi gambar petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak ‘integritas fisik atau psikologis’ mereka, di Paris, pada Sabtu, 28 November 2020. Lusinan aksi unjuk rasa direncanakan pada hari Sabtu melawan undang-undang Prancis baru yang akan membatasi berbagi gambar polisi, hanya beberapa hari setelah negara itu diguncang oleh rekaman yang menunjukkan petugas memukuli dan melecehkan pria kulit hitam secara rasial. [Foto: AFP / Thomas Coex]

Presiden Emmanuel Macron mengatakan Jumat malam bahwa gambar pemukulan produser musik kulit hitam Michel Zecler oleh petugas polisi di Paris akhir pekan lalu “mempermalukan kami”. Insiden itu menambah kekhawatiran tentang dugaan rasisme sistemik di kepolisian.

“Polisi di mana-mana, tidak ada keadilan” dan “polisi negara” dan “senyum saat Anda dipukuli” termasuk di antara slogan-slogan yang terlihat saat pengunjuk rasa berbaris dari Place de la Republique ke Place de la Bastille di dekatnya.

“Kami sudah lama merasa menjadi korban rasisme yang dilembagakan dari polisi,” kata Mohamed Magassa 35, yang bekerja di pusat penerimaan anak di bawah umur.

“Tapi sekarang kami merasa minggu ini seluruh Prancis telah bangun,” katanya.

“Kebebasan fundamental dan dasar demokrasi kita sedang diserang – kebebasan berekspresi dan informasi,” tambah Sophie Misiraca, 46, seorang pengacara.

Beberapa mobil, kios koran dan rumah makan dibakar di dekat Place de la Bastille, kata polisi.

Beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke pasukan keamanan yang merespon dengan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air, kata seorang koresponden AFP.

Polisi mengeluh bahwa pengunjuk rasa menghalangi pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan mengatakan sembilan orang telah ditahan pada sore hari.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. [Foto: Instagram @emmanuelmacron]

Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengutuk kekerasan yang “tidak dapat diterima” terhadap polisi, dengan mengatakan 37 anggota pasukan keamanan telah terluka di seluruh negeri. Ribuan orang juga ambil bagian dalam pawai lainnya di sekitar 70 kota di Prancis, termasuk di Bordeaux, Lille, Montpellier dan Nantes.

Penyelidikan telah dibuka terhadap empat polisi yang terlibat tetapi komentator mengatakan bahwa gambar-gambar itu – yang pertama kali diterbitkan oleh situs berita Loopsider – mungkin tidak akan pernah dipublikasikan jika Pasal 24 undang-undang keamanan yang kontroversial disahkan menjadi undang-undang.

Pasal tersebut akan mengkriminalisasi publikasi gambar petugas polisi yang sedang bertugas dengan tujuan merusak “integritas fisik atau psikologis” mereka. Itu disahkan oleh Majelis Nasional meskipun sedang menunggu persetujuan Senat.

Kontroversi hukum dan kekerasan polisi berkembang menjadi krisis lain bagi pemerintah saat Macron menghadapi pandemi, kejatuhan ekonomi dan sejumlah masalah di panggung internasional.

Sebagai tanda bahwa pemerintah bersiap untuk mundur, Perdana Menteri Jean Castex mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia akan menunjuk komisi untuk menyusun ulang Pasal 24. Tapi dia dipaksa berbalik bahkan pada proposal ini setelah ketua parlemen Richard Ferrand – sekutu dekat Macron – menuduh perdana menteri mencoba merebut peran parlemen.

Bagi para kritikus, UU tersebut adalah bukti lebih lanjut dari kemunduran Macron, yang berkuasa pada 2017 sebagai seorang sentris yang menjanjikan reformasi liberal di Prancis.

“Kekerasan polisi telah membuat Emmanuel Macron menghadapi krisis politik,” kata harian Le Monde, AFP melaporkan seperti dilansir The Jakarta Post.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

Presiden Jokowi Minta Orang Tua Sabar saat Sekolah Masih Tutup di Tengah Pandemi COVID-19

Tonggak Baru, Kasus Harian Virus Corona Indonesia Capai 6.000