in ,

Presiden Filipina Rodrigo Duterte Larang Pejabatnya Bicara Soal Laut China Selatan

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin men-tweet permintaan bertuliskan sumpah serapah agar kapal-kapal China meninggalkan wilayah itu.

CakapCakapCakap People! Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah melarang kabinetnya berbicara di depan umum tentang sengketa Laut China Selatan, setelah menteri-menteri utama pemerintahannya terlibat dalam perang kata-kata dengan Beijing.

AFP melaporkan seperti yang dilansir Arab News, Selasa, 18 Mei 2021, ketegangan antara Manila dan Beijing atas jalur air – yang diklaim China hampir seluruhnya – berkobar pada Maret setelah ratusan kapal China terlihat di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengesampingkan keputusan pengadilan internasional 2016 dengan imbalan janji perdagangan dan investasi dari China. [Foto: Reuters]

Ketika Duterte enggan untuk menghadapi China atas masalah ini, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kabinetnya telah berulang kali mengkritik Beijing karena penolakannya untuk menarik kapal dari perairan yang disengketakan tersebut.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin men-tweet permintaan bertuliskan sumpah serapah agar kapal-kapal China meninggalkan wilayah itu.

Sumpah serapah online-nya itu memicu teguran dari Beijing dan Menteri Locsin kemudian meminta maaf kepada mitranya dari China.

“Ini adalah perintah saya sekarang ke kabinet … untuk menahan diri (dari) membahas (masalah) Laut Filipina Barat ini dengan … siapa pun,” kata Duterte dalam rekaman pidato Senin malam, 17 Mei 2021, menggunakan nama lokal untuk laut.

“Jika kita harus berbicara, kita hanya perlu berbicara di antara kita saja,” kata Duterte kepada beberapa anggota kabinet, termasuk Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana yang sebelumnya menggambarkan kehadiran kapal China sebagai “serangan”.

Juru bicara kepresidenan Harry Roque diizinkan untuk menangani masalah ini di depan umum, tambah Duterte.

China telah mengabaikan keputusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar Laut China Selatan tidak berdasar.

Duterte telah mengesampingkan putusan itu dengan imbalan janji perdagangan dan investasi dari China yang menurut para kritikus sebagian besar belum terwujud.

Kapal China berlabuh di Whitsun Reef, di Laut China Selatan, pada Rabu, 23 Maret 2021. [FOTO: AFP / SATELITTE GAMBAR OLEH MAXAR TECHNOLOGIES]

Filipina telah mengirimkan dua protes diplomatik baru ke China atas kegagalannya untuk menarik apa yang disebutnya pada hari Jumat, 23 April 2021 lalu, adanya kapal-kapal yang “mengancam” yang berkumpul di daerah-daerah yang diperebutkan di Laut Cina Selatan.

Reuters melaporkan, Filipina telah meningkatkan retorikanya dalam beberapa pekan terakhir atas kehadiran ratusan kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil, menguji hubungan antara dua negara yang telah berusaha untuk memulihkan perpecahan bersejarah mereka.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

Perpanjang Selang Waktu; Singapura Jadwalkan Suntikan Kedua Vaksin COVID-19 Hingga 6-8 Minggu Setelah yang Pertama

Badan PBB: 52.000 Warga Palestina Terlantar Akibat Serangan Israel; Amnesty International Sebut Kejahatan Perang