Filipina Tolak Permintaan China untuk Pindahkan Kapal Perang Bobrok di Laut China Selatan

“Kapal itu sudah ada sejak 1999. Kalau ada komitmen pasti sudah lama disingkirkan,” kata Lorenzana kepada wartawan.

by Siti Nurhajaiti November 25, 2021, 8:30 pm 19.4k Views

CakapCakap – Cakap People! Filipina tidak akan memindahkan kapal angkatan laut (AL) bobrok yang berlabuh di sebuah atol di Laut China Selatan, kata kepala pertahanannya pada Kamis, 25 November 2021, menolak permintaan China setelah negara itu memblokir misi untuk memasok kembali awak kapal itu.

Reuters melaporkan, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana menolak pernyataan China pada hari Rabu yang mengatakan bahwa Filipina telah berkomitmen untuk memindahkan kapal BRP Sierra Madre, yang sengaja ditempatkan di beting Second Thomas pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatan Manila di kepulauan Spratly.

BRP Sierra Madre, sebuah kapal pengangkut terdampar di kawasan perairan Marinir Filipina yang menjadi pos terdepan militer di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Foto ini diambil pada 30 Maret 2014. [Foto: REUTERS/Erik De Castro/File Photo]

Kapal pendarat tank sepanjang 100 meter (330 kaki) itu dibangun untuk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang digunakan selama Perang Dunia Kedua.

“Kapal itu sudah ada sejak 1999. Kalau ada komitmen pasti sudah lama disingkirkan,” kata Lorenzana kepada wartawan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada hari Rabu, 24 November 2021 mengatakan Beijing “menuntut pihak Filipina menghormati komitmennya dan memindahkan kapalnya yang ditempatkan secara ilegal”.

Beting Second Thomas, 105 mil laut (195 km) dari Palawan, adalah rumah sementara dari kontingen kecil militer di atas kapal berkarat, yang terjebak di karang.

Lorenzana menuduh China “melanggar” ketika penjaga pantainya mengganggu misi pasokan untuk pasukan.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai miliknya, menggunakan “sembilan garis putus-putus” pada peta yang menurut putusan arbitrase internasional pada tahun 2016 tidak memiliki dasar hukum.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte [Foto: Reuters]

Beting Second Thomas berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut Filipina, sebagaimana diuraikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani oleh China.

“Kami memiliki dua dokumen yang membuktikan bahwa kami memiliki hak berdaulat di ZEE kami sementara mereka tidak, dan klaim mereka tidak memiliki dasar,” kata Lorenzana.

“China harus mematuhi kewajiban internasionalnya yang menjadi bagiannya.”

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Senin, 22 November 2021, mengatakan pada pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Presiden China Xi Jinping bahwa dia “membenci” tindakan China baru-baru ini di beting tersebut.