Kementerian dan Lembaga Pemerintah Jadi Cluster COVID-19 Teratas di Jakarta

CakapCakap – Cakap People! Data terbaru mengungkapkan bahwa kementerian dan kantor lembaga pemerintah sebagai hot spot penyebaran COVID-19 di Jakarta, menambah tekanan kepada pemerintah untuk meningkatkan penanganannya terhadap pandemi.

Melansir Jakarta Globe, berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 19 September 2020, mengungkapkan bahwa sebanyak 13 kantor kementerian dan lembaga pemerintah adalah termasuk di antara 20 cluster kantor teratas dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi. Kantor kementerian melaporkan 1.223 kasus yang dikonfirmasi, dengan Kementerian Kesehatan menduduki puncak grafik, mengumpulkan 252 kasus sejak Maret.

Instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Negara (BPKP), tercatat total 622 kasus COVID-19. Pemerintah kota Jakarta melaporkan 602 kasus di jajarannya.

Netty Prasetiyani, anggota DPR Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan, mendesak pemerintah untuk menjadi teladan dengan menggelar tes COVID-19, penelusuran, dan pengobatan secara berkala kepada karyawannya.

Pemerintah harus lebih terbuka dengan informasi tentang infeksi di kalangan mereka. Karena para pejabat sering bertemu dengan banyak orang dalam sehari, “penting untuk mengumumkan pejabat mana yang terkena COVID-19 untuk tujuan pelacakan segera,” kata Netty.

“Kami tidak ingin kantor pemerintah menjadi sumber penyebaran COVID-19,” kata Netty.

Virus corona baru memang tak memandang siapa saja yang akan diinfeksi, termasuk para pejabat tinggi. Dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo telah dipastikan terjangkit COVID-19, di antaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo. Ketua KPU Arief Budiman juga telah dinyatakan mengidap virus tersebut setelah menjalani tes rutin pada Kamis, 17 September 2020. “Saya mengisolasi diri di rumah sekarang,” kata Arief.

Sekretaris Kota Jakarta Saefullah, 56 tahun, meninggal akibat COVID-19 pada hari Rabu, 16 September 2020. Birokrat kawakan itu menjabat sebagai sekretaris kota di bawah empat gubernur DKI Jakarta terakhir yaitu Jokowi, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa banyaknya kasus di kantor pemerintah disebabkan oleh akses yang lebih baik ke tes. BPKP, misalnya, menguji 30 persen dari 6.064 karyawannya dan menemukan 73 di antaranya terinfeksi virus corona baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Sebagai perbandingan, Jakarta sejauh ini hanya mampu menguji 7,5 persen dari populasinya.

“Kami telah melakukan swab test terhadap 1.767 karyawan yang sebagian besar auditor, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan BPKP,” kata Eri Satriana, Kepala Bidang Hukum dan Komunikasi, Eri Satriana, di Jakarta, Jumat, 19 September 2020.

“Jumlah kasus COVID-19 di sini sangat tinggi karena kami melakukan pelacakan dan swab test secara agresif. Semua kasus positif sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang,” kata Eri.

Data Pemprov DKI Jakarta tentang cluster COVID-19 ini menunjukkan bahwa PSBB berhasil. Klub malam dan restoran tidak banyak dikunjungi pengunjung dalam enam bulan terakhir, dan sejauh ini mereka hanya melaporkan kurang dari sepuluh kasus. Sebaliknya, jumlah kasus COVID-19 justru meledak di kantor publik dan swasta, yang diizinkan pemerintah dibuka dengan kapasitas terbatas sejak Juni.

“Tidak mungkin orang memakai masker di gedung perkantoran terus menerus selama delapan jam berturut-turut, sehingga infeksi mudah terjadi di sana,” kata Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Divisi Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jumat, 19 September 2020.

Panggilan tugas

Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa pekerjaan kementerian menuntut karyawannya untuk bekerja di tempat-tempat berisiko tinggi dan bertemu banyak suspek COVID-19, sehingga meningkatkan risiko infeksi.

Dia mengatakan banyak pegawai kementerian yang terlibat di garis depan pandemi, seperti membantu Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk menyaring penumpang, atau menangani pemulangan TKI dari luar negeri. Pegawai kementerian juga memantau penanganan pasien di beberapa rumah sakit COVID-19, termasuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Pusat, kata Yurianto.

“Mereka bekerja dalam shift dan langsung menjalani tes setiap selesai shift mereka. Kami memberi tahu yang dites positif untuk beristirahat sampai mereka pulih,” kata Yurianto.

Yurianto mengatakan hanya dua dari 252 kasus di kementerian yang berakhir dengan kematian karena usia dan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

“Saat cluster perkantoran muncul, saya menempatkan Kementerian Kesehatan sebagai prioritas utama. Semua rapat kami adakan secara virtual, membuka semua jendela untuk memperlancar sirkulasi udara, dan mewajibkan tamu untuk selalu memakai masker,” kata Yurianto.