Bersiaplah! Ibu Kota Negara akan Dipindah Ke Luar Jawa

CakapCakap – Cakap People! Wacana pemindahan Ibu Kota negara sudah sejak lama digulirkan. Bahkan hal ini sudah pernah direncanakan sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Berbagai alasan dikemukakan mengapa pemindahan Ibu Kota ini perlu dilakukan. Namun, kini rencana pemindahan tersebut semakin menemui jalan terang.

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota negara ke luar Pulau Jawa. Hal itu diketahui dari hasil rapat terbatas yang membahas tentang pemindahan Ibu Kota negara yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Ada tiga alternatif pilihan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Presiden. Dari ketiga alternatif tersebut, Presiden memilih alternatif ketiga yaitu memindahkan Ibu Kota negara ke luar Pulau Jawa.

Melansir Tempo, Selasa, 30 April 2019, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pihaknya memberikan tiga alternatif Ibu Kota baru kepada Presiden Joko Widodo.

Alternatif pertama adalah Ibu Kota tetap di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya. Bambang menyebutkan kerugian dari alternatif pertama ialah hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. “Dan, dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.”

Adapun alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar Ibu Kota Indonesia dipindah ke sekitar Jabodetabek jika tersedia lahan. Namun, kelemahan dari alternatif kedua ini adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga yang dipilih Jokowi yaitu memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa. Ini mencontoh Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya. Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

Masih dari Tempo, Bambang mengatakan, ada dua skenario terkait luas wilayah yang dibutuhkan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Skenario pertama, yaitu luasnya 30 ribu hektare, dan skenario kedua adalah 40 ribu hektare. Luas wilayah akan tergantung pada jumlah penduduk di kota tersebut, yaitu pada skenario pertama sebanyak 1,5 juta jiwa dan skenario kedua dengan 900 ribu jiwa.

Untuk pembiayaan rencana pemindahan Ibu Kota ini, Presiden Jokowi mengarahkan para menterinya agar membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN, tapi melibatkan banyak partisipasi pihak ketiga dengan kontrol dari pemerintah.