UU Florida Larang Perusahaan Media Sosial Hapus ‘Ide Konservatif’; Jika Melanggar Didenda Hingga $ 250.000 Sehari

CakapCakap – Cakap People! Gubernur Florida dari Partai Republik Ron DeSantis menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) pada hari Senin, 24 Mei 2021, yang berusaha untuk menghukum platform media sosial yang menghapus “ide konservatif” dari situs mereka, meskipun tidak jelas apakah itu akan lolos dari pengumpulan konstitusional karena mungkin melanggar Amandemen Pertama.

Melansir Japan Today, UU baru itu akan memungkinkan negara untuk mendenda perusahaan media sosial besar $ 250.000 sehari jika mereka menghapus akun kandidat politik di seluruh negara bagian, dan $ 25.000 sehari jika mereka menghapus akun seseorang yang mencalonkan diri untuk kantor lokal. Berlaku mulai 1 Juli 2021.

“Beberapa dari perusahaan besar dan masif di Silicon Valley ini mengerahkan kekuatan atas populasi kita yang benar-benar tidak memiliki preseden dalam sejarah Amerika,” kata DeSantis dalam upacara penandatanganan undang-undang di Florida International University di Miami. “Salah satu misi utama mereka tampaknya menekan ide.”

Tapi patut dipertanyakan apakah Florida akan mampu menegakkannya. Pasalnya, UU federal mencegah perusahaan internet dituntut jika menghapus postingan dan hukum federal mengalahkan hukum negara bagian saat terjadi konflik.

Section 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi membebaskan website dari tuntutan jika menghapus konten yang dianggap “cabul, vulgar, mesum, kotor, sangat kejam, melecehkan, atau tidak menyenangkan” selama perusahaan tersebut bertindak dengan “niat baik”.

DeSantis mengatakan perusahaan teknologi besar mengontrol akun untuk menghapus konten yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Partai Republik menuduh perusahaan seperti Twitter dan Facebook menyensor pemikiran konservatif. DeSantis menunjuk secara khusus kepada Presiden saat itu Donald Trump yang dilarang oleh Twitter sementara masih mengizinkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk mempertahankan akun.

“Ketika Anda mencabut platform presiden Amerika Serikat tetapi Anda membiarkan Ayatollah Khamenei berbicara tentang membunuh orang Yahudi, itu salah,” kata DeSantis disambut tepuk tangan meriah.

Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar. Facebook menolak berkomentar.

Tetapi kelompok pelobi teknologi NetChoice, yang termasuk Twitter dan Facebook sebagai anggotanya, mengkritik undang-undang baru itu dalam siaran pers.

“Dengan memaksa website menjadi host speech, RUU ini membawa kita lebih dekat ke internet yang dikelola negara di mana pemerintah dapat memilih pemenang dan pecundang,” kata wakil presiden dan pengacara NetChoice Carl Szabo. “Dengan membentuk perusahaan seperti Disney dan Universal, badan legislatif Florida mengungkapkan semangat anti-teknologi dan niat sebenarnya untuk menghukum media sosial karena tuduhan bias anti-konservatif.”

Undang-undang tersebut akan memberikan wewenang kepada jaksa agung Florida untuk menuntut perusahaan di bawah Undang-Undang Praktik Perdagangan yang Menipu dan Tidak Adil negara bagian. Ini juga akan memungkinkan individu Floridians untuk menuntut perusahaan media sosial hingga $ 100.000 jika mereka merasa telah diperlakukan tidak adil.

RUU tersebut menargetkan platform media sosial yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna bulanan, termasuk raksasa online seperti Twitter dan Facebook. Tetapi anggota parlemen membuat pengecualian untuk Disney dan aplikasi mereka dengan memasukkan bahwa pemilik taman hiburan tidak akan tunduk pada hukum.

Undang-undang akan mewajibkan perusahaan media sosial besar untuk mempublikasikan standar tentang cara memutuskan untuk “menyensor, deplatform, dan larangan bayangan”.

Terlepas dari hukum federal, undang-undang Florida yang baru secara konstitusional cacat, kata Presiden Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, Matt Schruers.

“Gov. DeSantis mengatakan bahwa undang-undang ini adalah tentang melindungi kebebasan berekspresi, tetapi layanan internet yang mengatakan, ‘Kami tidak ingin menjadi host speech bagi Nazi dan orang-orang yang mendorong tindakan menyakiti diri sendiri’ menggunakan hak Amandemen Pertama sendiri dan itu adalah salah satu kelemahan kritis dari RUU ini, ”kata Schruers.

Demokrat menentang RUU tersebut dan membela hak perusahaan media sosial, sebagai entitas swasta, untuk mengontrol aliran informasi di platform mereka. Senator Demokrat Audrey Gibson mengatakan dalam siaran pers bahwa RUU itu disahkan dalam upaya untuk menenangkan Trump.

“Perusahaan ini bertanggung jawab atas apa yang muncul di platform mereka dan berhak melakukannya,” kata Gibson. “Vulgar dan menghasut kekerasan bukanlah model bisnis mereka dan badan legislatif kita harus menghargai daripada membuat undang-undang yang menentang konsep seperti itu.”

Sementara RUU serupa telah diajukan di negara bagian lain, DeSantis adalah gubernur pertama yang menandatanganinya menjadi undang-undang.