Pendukung dan Penentang Militer Myanmar Bentrok Ketika Mahasiswa Dilarang Keluar Kampus

CakapCakap – Cakap People! Pendukung dan penentang militer Myanmar bentrok di jalan-jalan Yangon pada hari Kamis, 25 Februari 2021, ketika pihak berwenang melarang para mahasiswa meninggalkan kampus mereka untuk berbaris, sehari setelah kesibukan diplomasi pertama yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis.

Reuters melaporkan, negara itu berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya setelah militer menuding adanya penipuan dalam pemilihan umum November 2020 lalu.

Ada sekitar tiga minggu protes dan pemogokan yang dilakukan setiap hari dan para mahasiswa berjanji untuk keluar lagi di pusat komersial Yangon pada hari Kamis.

“Kami para mahasiswa harus meruntuhkan kediktatoran,” kata Kaung Sat Wai, 25 tahun, di luar kampus universitas utama Yangon.

“Sejak kudeta, hidup kami menjadi tanpa harapan, mimpi kami telah mati.”

Tetapi polisi memblokir gerbang kampus, menghentikan ratusan mahasiswa yang keluar untuk berbaris.

Pada saat yang sama, sekitar 1.000 pendukung militer berkumpul untuk unjuk rasa di Yangon tengah.

Beberapa dari mereka mengancam fotografer berita, kata para awak media, dan bentrokan pecah antara demonstran pro dan anti-militer. Seorang fotografer sedikit terluka, katanya.

Kemudian, pendukung militer melemparkan batu dan menembakkan ketapel, kata saksi mata, dan ada laporan penikaman yang belum dikonfirmasi.

Konfrontasi tersebut menggarisbawahi volatilitas di negara yang sebagian besar dilumpuhkan oleh protes dan kampanye pembangkangan sipil terhadap militer, yang telah diikuti oleh banyak profesional dan pegawai pemerintah.

Para dokter akan mengadakan protes pada hari Kamis sebagai bagian dari apa yang disebut revolusi jas putih.

Sementara itu, Facebook mengatakan telah melarang militer Myanmar untuk menggunakannya, termasuk Instagram. Jejaring media sosial itu mengutip kekerasan dan risiko membiarkan militer menggunakan platform tersebut.

Juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon Reuters yang bermaksud meminta komentar.

Pasukan keamanan telah menunjukkan lebih banyak pengekangan dibandingkan dengan tindakan keras sebelumnya terhadap orang-orang yang mendorong demokrasi selama hampir setengah abad pemerintahan militer langsung.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dalam menangani protes dan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet, media pemerintah melaporkan.

Meskipun demikian, tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan.

Sebuah kelompok hak asasi mengatakan hingga Rabu, 24 Februari 2021, sebanyak 728 orang telah ditangkap, dituntut atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan protes pro-demokrasi.

Tentara turun tangan untuk menggulingkan pemerintah dengan mengatakan klaim militer atas penipuan dalam pemilu 8 November 2020 yang dilakukan oleh partai Suu Kyi telah diabaikan.

Komisi pemilihan negara itu mengatakan pemungutan suara pada 8 November 2020 lalu berlangsung adil.

Tentara mengatakan bahwa langkah yang mereka lakukan berada dalam konstitusi dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru setelah meninjau daftar pemilih.

Suu Kyi telah ditahan di rumahnya tanpa komunikasi di ibu kota, Naypyitaw sejak kudeta. Meski begitu, partai Suu Kyi mengatakan kemenangan November harus dihormati.

KRISIS MYANMAR

Masalah pemilu telah muncul di tengah upaya diplomatik pertama untuk menemukan jalan keluar dari krisis, dengan Indonesia memimpin untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) Asia Tenggara (ASEAN).

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan pada hari Rabu, 24 Februari 2021, bahwa dia telah mengadakan pembicaraan intensif dengan militer Myanmar dan perwakilan dari pemerintah yang digulingkan.

Menteri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Thailand pada hari sebelumnya.

Tetapi intervensi Indonesia telah menimbulkan kecurigaan di antara penentang kudeta di Myanmar yang khawatir kudeta tersebut akan memberikan legitimasi pada junta dan upayanya untuk membatalkan hasil pemilu November 2020 lalu.

Retno mengatakan kepada wartawan bahwa kesejahteraan rakyat Myanmar adalah prioritas utama.

“Kami meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan,” katanya setelah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Myanmar dan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai.

Laporan Reuters minggu ini mengutip sumber yang mengatakan Indonesia mengusulkan agar anggota ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka untuk menggelar pemilihan yang adil.

Militer belum memberikan kerangka waktu untuk pemilu meski memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun saat merebut kekuasaan.

Menteri Retno tidak menyebut pemilu tetapi menekankan “pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif”.

Krisis tersebut telah memulihkan reputasi Myanmar sebagai anggota bermasalah dari 10 negara ASEAN dan perebutan diplomatik oleh tetangganya muncul ketika keprihatinan internasional yang lebih luas tumbuh.

Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya telah memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta dan bisnis militer.