Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang mengalami krisis arus kas saat ini. Anggaran dalam bentuk uang tunai telah habis lantaran sebagian besar negara, terutama Amerika Serikat, belum membayar seluruh iuran tahunan mereka.
Dilansir dari The New York Times, Senin, 14 Oktober 2019, tidak ada perekrutan baru, pertemuan di luar jam kerja atau gelaran acara hingga larut malam di kantor pusat Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) di New York. Tidak ada lagi perjalanan opsional. Termasuk tidak ada anggaran untuk perabotan baru atau pergantian komputer, kecuali memang benar-benar diperlukan.
Sementara itu, penggunaan penghangat dan pendingin ruangan (AC) akan dibatasi antara pukul 18:00 dan 08:00 pagi. Pembatasan ini diperkirakan akan berimbas pada keterlambatan pengerjaan dokumen, lebih sedikit tulisan dalam versi terjemahan, dan tidak ada lagi barang gratisan, seperti air, selama konferensi. Dan di gedung sekretariat PBB yang memiliki 39 lantai ini, sejumlah eskalator dan air mancur yang ada di luar gedung tidak lagi dioperasikan.
Sejumlah langkah tersebut merupakan upaya untuk penghematan uang yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat, 11 Oktober 2019, untuk mengendalikan krisis arus kas paling parah yang dihadapi oleh organisasi global itu beberapa tahun terakhir ini, untuk menjaga operasional tetap berjalan. Seperti diketahui, PBB bekerja dengan dana keanggotaan yang ditagih kepada 193 negara anggota setiap tahun.
“Ini bukan krisis anggaran, ini adalah krisis arus kas. PBB bergantung pada kedisiplinan negara-negara anggota memenuhi kewajiban mereka tepat waktu,” kata sekretaris jenderal untuk urusan strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan, Catherine Pollard dalam konferensi pers.
Pollard menyampaikan hal itu sehari setelah Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengirimkan surat kepada seluruh kepala departeman, kantor dan misi politik khusus mengenai keseriusan masalah ini.
Dia mengatakan dalam surat itu bahwa langkah-langkah penghematan akan dimulai oleh PBB pada Senin, 14 Oktober 2019 dan hal ini “akan mempengaruhi kondisi kerja dan operasi sampai pemberitahuan lebih lanjut.”
Anggaran PBB sebesar USD 2,87 miliar untuk 2020, dengan saldo USD 1,3 miliar yang masih terhutang untuk anggaran tahun ini. Saat Guterres menyampaikan anggaran tersebut, dia menyebutnya sebagai krisis keuangan yang parah dan memperingatkan bahwa PBB kemungkinan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan membayar gaji atau tagihannya, kecuali uang yang belum dibayarkan itu segera diterima.
Inilah Tanggapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Presiden Donald Trump, yang sering meremehkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengeluhkan tentang jumlah uang yang harus dibayar oleh Amerika Serikat, menyatakan tidak simpati atas peringatan yang telah disampaikan Guterres. “Jadi, buat semua negara anggota membayar, bukan hanya Amerika Serikat!” Kata Trump, Rabu, 9 Oktober 2019 di Twitter.
Amerika Serikat adalah donor tunggal terbesar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memasok sekitar 22 persen dari anggaran regulernya dan 28 persen dari anggaran yang dihitung secara terpisah untuk operasi pemeliharaan perdamaian. Amerika Serikat juga merupakan debitor terbesar PBB.
Chandramouli Ramanathan, pengendali dan asisten sekretaris jenderal untuk perencanaan program, keuangan dan anggaran PBB, mengatakan Amerika Serikat berhutang USD 674 juta untuk tahun berjalan dan USD 381 juta untuk tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengatakan Amerika Serikat biasanya cenderung membayar menjelang akhir tahun.
Ramanathan mengatakan bahwa secara keseluruhan ada tujuh negara, yaitu Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Meksiko, Iran, Israel dan Venezuela, bertanggung jawab atas 97 persen dari anggaran yang belum dibayar untuk PBB.
Pembayaran iuran masing-masing anggota PBB didasarkan pada formula rumit berdasarkan ukuran ekonomi dan utang negara tersebut. Pada hari Jumat, 131 anggota telah membayar iuran mereka tahun ini, kata juru bicara Mr. Guterres, Stéphane Dujarric, yang terbaru adalah Sri Lanka.
Tidak seperti negara yang dapat meminjam uang di pasar modal global dengan menerbitkan obligasi, PBB tidak memiliki otoritas seperti itu.
Jadi bukan hal yang aneh bagi pejabat anggaran organisasi untuk mengungkapkan kekhawatiran ketika mereka melihat pengeluaran mereka melebihi pendapatan, yang sering terjadi pada kuartal terakhir tahun kalender.
Tetapi Ramanathan mengatakan, selama beberapa dekade terakhir, negara-negara PBB yang sebelumnya selalu membayar tagihan tepat waktu kini semakin sering menunda pembayaran.
“Setiap tahun, defisit yang kita alami terjadi di awal tahun, bertahan lebih lama dan menjadi lebih parah,” katanya.
Jika bukan karena anggaran yang tidak terpakai dari misi penjaga perdamaian dihentikan tahun ini, katanya, “diragukan” bahwa organisasi ini akan mampu membiayai sesi Majelis Umum PBB yang berakhir beberapa minggu lalu.
Ditanya soal kemungkinan penutupan operasional PBB karena masalah arus kas ini, Ramanathan memberikan jawaban diplomatis
“Akan tiba suatu titik ketika Anda tidak memiliki cukup staf untuk menjalankan tugas, jika tren berlanjut,” katanya.
Comments
0 comments