Jati Sunarto
CakapCakap – Cakap People! Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara mayoritas mendukung resolusi tidak mengikat yang mengadvokasi Solusi Dua Negara untuk Israel dan Palestina, Jumat, 12 September 2025.
Resolusi itu disepakati 142 negara dari total 193 negara anggota PBB.
Menurut keterangan resmi, 142 negara itu setuju mendukung Deklarasi New York mengenai Solusi Dua Negara serta pengakuan negara Palestina. Di antara 142 negara yang mendukung, terdapat 10 negara yang menolak resolusi ini dan 12 negara lainnya abstain.
Resolusi itu berisikan sejumlah poin usulan atas agresi Israel terhadap Gaza yang sudah berjalan nyaris dua tahun hingga krisis kemanusiaan di Palestina akibat serangan tersebut.
Mayoritas negara anggota di Majelis Umum PBB juga mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka serta proyeksi Solusi Dua Negara dengan Israel.
Ada pula usulan agar pemerintahan di Palestina seluruhnya diserahkan kepada Otoritas Palestina, hingga pembentukan misi perlindungan sipil yang didukung PBB.
Berikut isi resolusi Majelis Umum PBB mengenai pengakuan negara Palestina.
Dukung pengakuan negara Palestina
Resolusi ini mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka. Suara mayoritas Majelis Umum PBB juga memproyeksikan solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
Hal itu sejalan dengan Deklarasi New York yang menetapkan peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara.
Kutuk serangan Hamas 7 Oktober 2023
Deklarasi itu juga mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas disebut harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza, membebaskan semua sandera, dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina.
“Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina,” demikian bunyi deklarasi tersebut.
Kecam krisis kemanusiaan di Gaza oleh Israel
Resolusi ini kemudian mengecam serangan Israel atas warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Tak hanya itu, resolusi juga mengecam pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan serta krisis perlindungan.
Kecaman itu muncul imbas operasi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 64 ribu warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Sebagian besar wilayah Gaza juga telah rata dengan tanah dan lebih dari 2 juta penduduknya telah mengungsi.
Usulkan Otoritas Palestina memerintah wilayah Palestina
Usulan lain dalam resolusi tersebut yakni Otoritas Palestina (PA) memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Hal itu harus dicapai dengan Hamas yang menyerahkan senjata dan kuasanya kepada PA.
Kemudian, usulan resolusi Majelis Umum PBB mengusulkan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.
Usulkan misi perlindungan warga sipil Palestina dengan didukung PBB
Selain itu, resolusi ini menyarankan penempatan misi yang didukung PBB untuk melindungi warga sipil Palestina dan memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina dan Israel.
Resolusi juga mendukung transisi pemerintahan yang damai kepada PA, serta memantau gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa depan.
