in Berita, NASIONAL

‘Dengarkan Anak-Anak’: Remaja Nusa Tenggara Timur Ini Menyampaikan Pidato di Forum PBB

“Sekarang, setiap anak di desaku memiliki akta kelahiran,” katanya.

by Siti Nurhajaiti July 25, 2019, 2:00 pm 15.5k Views

CakapCakap – Cakap People! Roslinda, seorang siswa sekolah menengah dari desa Kombapari di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, menghadiri Forum Politik Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di New York.

Remaja 14 tahun yang belum pernah bepergian ke luar negeri ini akhirnya tiba di New York, setelah lebih dari 30 jam perjalanan dari rumahnya di Nusa Tenggara Timur, tidak termasuk singgah 12 jam di Korea Selatan.

Roslinda, seorang anak berusia 14 tahun dari Nusa Tenggara Timur, berbicara pada diskusi panel di “Leave No Child Behind: Meraih SDGs melalui investasi dalam hak-hak anak” di UNICEF House, New York City, pada 15 Juli. (UNICEF / Christine Nesbitt)

Dalam forum tertinggi PBB itu, Oslin, begitu dia biasa disapa, berpidato di lima sesi selama forum tersebut. Dia juga terlibat dalam pembicaraan pada diskusi panel yang melibatkan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan menteri dari negara lain.

“Saya mendesak Anda untuk mendengarkan suara anak-anak dan melibatkan anak-anak dalam diskusi dengan pemerintah. Mari kita bekerja bersama dan memainkan peran kita untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak,” katanya dalam pidatonya dalam bahasa Inggris di Gedung UNICEF pada 15 Juli.

“Jika Anda adalah pembuat keputusan di tingkat lokal, nasional atau internasional, tolong dengarkan kami, dan lindungi kami. “

Oslin telah terlibat dengan Wahana Visi Indonesia, mitra organisasi bantuan Kristen; World Vision International, sejak 2016, ketika dia masih di sekolah dasar. Dia terpilih untuk memimpin forum anak di desanya.

Salah satu fokus utama aktivisnya adalah mengadvokasi pembuatan akta kelahiran untuk setiap anak di desanya.

“Di desa kami, hanya ada satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah. Untuk pergi ke sekolah menengah, anak-anak harus pergi ke kota, dan tanpa akta kelahiran mereka tidak diterima,” katanya kepada The Jakarta Post, Senin, 23 Juli 2019.

Banyak anak di sana tidak memiliki akta kelahiran karena orang tua mereka tidak mampu melakukan perjalanan ke kantor distrik utama untuk mengajukan permohonan akta.

Berpose untuk foto di Gedung UNICEF pada 15 Juli di New York; (baris depan, kiri ke kanan) Nguyen Van Trung, Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi, Vietnam; George Yaw Gyan-Baffour, Menteri Perencanaan, Ghana; Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia; Katherine Zappone, Menteri Urusan Anak-anak dan Remaja, Irlandia; (barisan belakang, kiri ke kanan) Baroness Doreen Massey, Majelis Parlemen Dewan Eropa; Hibatu; Direktur eksekutif UNICEF Henrietta H. Fore; Roslinda; Mikiko Otani, anggota Komite PBB tentang hak-hak anak; dan Meg Gardinier, sekretaris jenderal ChildFund Alliance. (UNICEF / Christine Nesbitt)

Di bawah kepemimpinan Oslin, forum anak meminta agar pemerintah desa Kombapari membantu warga dalam memperoleh sertifikat, dan pemerintah berkewajiban dengan menyelenggarakan kampanye pendaftaran akta kelahiran massal pada tahun 2018.

“Sekarang, setiap anak di desaku memiliki akta kelahiran,” katanya.

Pada forum PBB tentang pembangunan berkelanjutan, Oslin fokus pada empat bidang advokasi: memberikan akta kelahiran untuk setiap anak, mengoptimalkan sistem pelaporan untuk kekerasan terhadap anak-anak, melibatkan anak-anak dalam pembangunan pemerintah, dan menghapuskan pernikahan anak.