AS Memblokir Impor Makanan Laut dari Perusahaan China; Ini Sebabnya!

CakapCakap – Cakap People! Pemerintah Amerika Serikat (AS), Jumat, 28 Mei 2021, mengatakan telah memblokir impor tuna dan makanan laut lainnya yang dipanen oleh armada penangkapan ikan China karena tuduhan kerja paksa.

Langkah itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden meningkatkan tekanan terhadap China di tengah kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusianya, termasuk terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, China.

“Perusahaan yang mengeksploitasi pekerjanya tidak memiliki tempat untuk berbisnis di Amerika Serikat,” kata Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam siaran pers yang menuduh Dalian Ocean Fishing menganiaya pekerjanya, Kyodo News melaporkan seperti yang dilansir The Jakarta Post.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection – CBP)) AS mengatakan telah mengidentifikasi semua 11 indikator kerja paksa Organisasi Buruh Internasional selama penyelidikan, termasuk kekerasan fisik, pemotongan gaji, dan kondisi kerja dan hidup yang kejam.

Pekerja Indonesia termasuk di antara korban, menurut pejabat AS.

Hukum AS melarang impor barang dagangan yang diproduksi, seluruhnya atau sebagian, oleh narapidana atau kerja paksa.

Personel CBP di semua pelabuhan masuk AS diharapkan untuk menahan tuna, ikan todak, dan makanan laut lainnya yang ditangkap oleh Dalian Ocean Fishing, yang mengoperasikan lebih dari 30 kapal.

Dalian Ocean Fishing, perusahaan yang berbasis di kota pelabuhan timur laut China Dalian, mengatakan di websitenya bahwa mereka telah memasok tuna premium juga ke pasar Jepang.

Diperkirakan lebih dari 80.000 Muslim Uighur telah dipaksa keluar dari Provinsi Xinjiang untuk bekerja di pabrik-pabrik dalam kondisi seperti penjara sejak 2017, meskipun dikatakan angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi barang-barang untuk merek-merek besar seperti Nike dan H&M, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) telah memperingatkan bahwa kontrol ketat seperti itu bisa berarti kerja paksa.

“Setiap 50 pekerja yang dipindahkan, ditugaskan satu pengawas pemerintah, dan dalam beberapa kasus adalah petugas polisi. Mereka diawasi oleh teknologi pengenalan wajah dan aplikasi yang dirancang khusus di ponsel mereka. Pejabat pemerintah melakukan pengawasan dan melaporkan pemikiran mereka,” kata laporan Australian Strategic Policy Institute, yang memeriksa ratusan dokumen pemerintah dan laporan media pemerintah di China.