Vladimir Putin Kebal Hukum Seumur Hidup Jika Sudah jadi Mantan Presiden Rusia

RUU yang sudah ditandatangani itu memberi mantan presiden dan keluarga mereka kekebalan dari tuntutan atas kejahatan yang dilakukan selama hidup mereka.

by Siti Nurhajaiti December 23, 2020, 2:46 pm 14.2k Views

CakapCakap – Cakap People! Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Rancangan Undang Undang (RUU) yang memberikan mantan presiden Rusia kekebalan yang diperluas dari penuntutan dan memungkinkan mereka menjadi senator seumur hidup di majelis tinggi Parlemen begitu mereka meninggalkan Kremlin.

Melansir laporan Al Jazeera, Selasa, 22 Desember 2020, Undang-Undang baru tersebut mengikuti reformasi besar-besaran sistem politik Rusia yang diprakarsai oleh Putin tahun ini. Antara lain, UU memungkinkan dia untuk mencalonkan diri selama dua masa enam tahun lagi di Kremlin jika dia mau.

Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menandatangani RUU yang memberi mantan presiden dan keluarga mereka kekebalan dari tuntutan atas kejahatan yang dilakukan selama hidup mereka. [Foto: PA]

Undang-undang itu adalah bagian dari amandemen konstitusi yang disetujui musim panas ini dalam pemungutan suara nasional yang memungkinkan Putin tetap menjadi presiden hingga 2036. Jika tidak, dia harus mundur pada 2024.

Reformasi sedang dilakukan Rusia untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang mungkin dilakukan Putin, 68 tahun, di akhir masa jabatannya yang merupakan masa jabatan kedua berturut-turut dan keempat secara keseluruhan.

Mantan presiden Rusia berhak atas kekebalan dari penuntutan atas kejahatan yang dilakukan selama menjabat, tetapi undang-undang baru memberi mereka kekebalan seumur hidup dan mengatakan mereka tidak dapat ditangkap, digeledah, diinterogasi atau diadili.

Undang-undang baru juga mempersulit pencabutan kekebalan mantan presiden.

Antara lain, proses tersebut melibatkan anggota majelis tinggi DPR yang sangat banyak di mana mereka harus memilih untuk mencabutnya atas kuatnya tuduhan majelis rendah bahwa presiden telah melakukan makar atau kejahatan serius lainnya.

Undang-undang lain yang ditandatangani Putin memungkinkan presiden untuk menunjuk hingga 30 senator ke Dewan Federasi, majelis tinggi Rusia, dan untuk bergabung dengan Dewan sendiri begitu mereka meninggalkan jabatan.

Ilustrasi patung Dewi Keadilan. [Foto via Pixabay]

Pada hari Selasa, 22 Desember, majelis rendah State Duma juga mengesahkan undang-undang yang membuat informasi tentang karyawan sistem peradilan Rusia, penegakan hukum dan badan pengatur serta badan militer dirahasiakan.

RUU itu sekarang membutuhkan tanda tangan Putin menjadi undang-undang, sebuah langkah yang dianggap formalitas.