Uni Eropa Kecam Rencana Komisi Pemilihan Junta Myanmar Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi

“Uni Eropa akan terus mengecam semua upaya untuk membatalkan keinginan rakyat Myanmar dan mengubah hasil pemilihan umum terakhir.”

by Siti Nurhajaiti May 23, 2021, 11:40 pm 9.2k Views

CakapCakap – Cakap People! Uni Eropa pada hari Minggu, 23 Mei 2021, mengecam proposal komisi pemilihan yang ditunjuk junta Myanmar untuk membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang memenangkan pemilihan umum pada bulan November. Suu Kyi dikudeta oleh junta pada Februari 2021.

“Jika Komisi akan melanjutkan proposal ini, itu akan menunjukkan lagi-lagi ketidakpedulian junta secara terang-terangan terhadap keinginan rakyat Myanmar dan untuk proses hukum yang seharusnya,” kata juru bicara Komisi Eksekutif Uni Eropa dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

Seorang pengunjuk rasa memegang sebuah tanda yang menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi yang ditahan [File: Sai Aung Main / AFP]

Pada hari Jumat, media mengutip ketua Komisi Pemilihan Umum (UEC) yang ditunjuk junta, Thein Soe, yang mengatakan panel harus membubarkan partai NLD karena melakukan kecurangan suara dalam pemilihan November 2020.

Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, menggulingkan dan menahan pemimpin sipil terpilih Suu Kyi, yang memimpin perjuangan tanpa kekerasan melawan kediktatoran dalam dua dekade terakhir pemerintahan militer Myanmar tahun 1962-2011.

Militer membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh NLD memperoleh kemenangan telak melalui suara yang dimanipulasi, meskipun komisi pemilihan pada saat itu menolak pengaduannya. NLD mengatakan menang dengan adil.

Uni Eropa menggemakan posisi NLD, menggarisbawahi bahwa kemenangan partai telah dikonfirmasi oleh semua pengamat independen domestik dan internasional.

“Tidak ada penindasan atau proses hukum semu yang tidak berdasar yang dapat memberikan legitimasi kepada pengambilalihan kekuasaan secara ilegal oleh junta,” kata juru bicara Komisi Uni Eropa.

“Uni Eropa akan terus mengecam semua upaya untuk membatalkan keinginan rakyat Myanmar dan mengubah hasil pemilihan umum terakhir.”

Protes anti-kudeta terus berlanjut meskipun pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan [Vincent Thian / AP Photo]

Pemerintah militer pada awalnya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan baru setahun setelah mengambil alih kekuasaan, tetapi kemudian melakukan lindung nilai dan mengatakan penundaan itu bisa sampai dua tahun.

Sebelum dimulainya reformasi demokrasi 10 tahun lalu, Myanmar diperintah oleh militer selama 50 tahun.

NLD juga memenangkan pemilu tahun 1990, tetapi militer turun tangan untuk mencegahnya mengambil alih kekuasaan.