in ,

Tewaskan 114 Warga Sipil, Pejabat Tinggi Militer AS dan Sekutunya Mengutuk Kekerasan yang Dilakukan Pasukan Keamanan Myanmar

Pernyataan itu ditandatangani oleh 12 kepala pertahanan dari Australia, Kanada, Denmark, Jerman, Yunani, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat.

CakapCakapCakap People! Pejabat tinggi militer Amerika Serikat (AS) dan hampir selusin mitranya pada Sabtu, 27 Maret 2021, mengutuk penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanan Myanmar dan mengatakan militer negara itu telah kehilangan kredibilitas dengan rakyatnya.

Reuters melaporkan, pernyataan bersama tersebut merupakan pernyataan langka yang dilakukan oleh komandan militer paling senior dari negara-negara di dunia, termasuk di Asia dan Eropa.

Itu terjadi setelah laporan berita dan saksi mata mengatakan pasukan keamanan Myanmar menewaskan 114 warga sipil pada hari Sabtu, 27 Maret 2021, termasuk beberapa anak, yang terjadi pada Hari Angkatan Bersenjata — hari paling berdarah dari penumpasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi sejak kudeta militer bulan Februari lalu.

Para diplomat dari negara-negara ini telah mengutuk pertumpahan darah oleh militer Myanmar, membuat pernyataan itu sebagian besar bersifat simbolis. FOTO: NYTIMES

“Sebagai Kepala Pertahanan, kami mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang tak bersenjata oleh Angkatan Bersenjata Myanmar dan dinas keamanan terkait,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu ditandatangani oleh 12 kepala pertahanan dari Australia, Kanada, Denmark, Jerman, Yunani, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat.

Para diplomat dari negara-negara ini telah mengutuk pertumpahan darah oleh militer Myanmar, membuat pernyataan itu sebagian besar bersifat simbolis. Militer Myanmar sejauh ini mengabaikan kritik atas tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat.

Meskipun tidak secara eksplisit mengutuk kudeta 1 Februari, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, tetapi mereka mengatakan bahwa militer profesional harus mengikuti standar internasional untuk berperilaku “dan bertanggung jawab untuk melindungi – bukan merugikan – masyarakat yang dilayaninya”.

Para pengunjuk rasa melakukan long march di Mandalay pada Sabtu, 27 Maret 2021. FOTO: EPA-EFE

Pernyataan bersama itu mengatakan bahwa militer negara itu harus “menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas dengan rakyat Myanmar yang telah hilang melalui tindakannya”.

Militer Myanmar mengatakan mereka mengambil alih kekuasaan karena hasil pemilihan umum yang digelar pada November 2020 lalu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi adalah curang, sebuah pernyataan yang sudah dibantah oleh komisi pemilihan negara.

Suu Kyi masih ditahan di lokasi yang dirahasiakan dan banyak tokoh lain di partai Liga Nasional untuk Demokrasi juga ditahan.

Kematian pada hari Sabtu, membuat jumlah warga sipil yang dilaporkan tewas sejak kudeta menjadi lebih dari 440 orang.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

Berani Uji Nyali di 5 Benteng Paling Horor Asal Indonesia Ini?

Maharashtra, Negara Bagian India Ini Berlakukan Jam Malam Pasca Rekor Lonjakan COVID-19