AS Jatuhkan Sanksi Kepada Myanmar Sebagai Tanggapan Atas Kudeta Militer

CakapCakap – Cakap People! Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 11 Februari 2021, menjatuhkan sanksi kepada penjabat presiden Myanmar dan beberapa perwira militer lainnya dan memperingatkan akan ada lebih banyak hukuman ekonomi saat Washington menanggapi kudeta militer.

Reuters melaporkan, Jumat, 12 Februari 2021, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menargetkan delapan orang, termasuk menteri pertahanan, tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata, dan memperbarui sanksi terhadap dua pejabat militer teratas, menuduh mereka memainkan peran utama dalam menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis.

Tetapi Washington berhenti memasukkan seluruh Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), konglomerat militer yang lazim di seluruh ekonomi Myanmar.

Presiden Joe Biden pada Rabu, 10 Februari 2021, menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar — juga dikenal sebagai Burma — yang menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil dan menahan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

“Kudeta 1 Februari adalah serangan langsung terhadap transisi Burma menuju demokrasi dan supremasi hukum,” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam pernyataannya.

“Kami juga siap untuk mengambil tindakan tambahan jika militer Burma tidak mengubah arah. Jika ada lebih banyak kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang damai, militer Burma akan menemukan bahwa sanksi hari ini hanyalah yang pertama, ”tambah Yellen.

Sanksi yang dijatuhkan AS pada hari Kamis menunjuk Panglima Tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Wakil Panglima Tertinggi Soe Win di bawah perintah eksekutif Biden. Keduanya sebelumnya terkena sanksi pada 2019 atas tuduhan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

Lainnya yang terdaftar dalam sanksi tersebut adalah enam anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional dan empat pejabat militer Myanmar yang diumumkan sebagai anggota Dewan Administrasi Negara oleh militer, termasuk Menteri Pertahanan Mya Tun Oo.

Tiga perusahaan yang disebutkan oleh Washington – Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade and Cancri (Gems and Jewellery) – diidentifikasi oleh misi PBB di Myanmar pada tahun 2019 sebagai bagian dari konglomerat MEHL.

Gedung Putih mengatakan sanksi yang dijatuhkan pada hari Kamis tidak bersifat permanen, mendesak militer Myanmar untuk “segera memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, mengakhiri keadaan darurat, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan memastikan pengunjuk rasa damai tidak mendapat kekerasan.”

Partai Suu Kyi memenangkan pemilu Myanmar pada 2015 dan transisi ke demokrasi terhenti oleh kudeta yang menggulingkan pemerintahannya saat mereka bersiap untuk memulai masa jabatan keduanya setelah partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu Myanmar pada 8 November 2020.

Militer Myanmar mengklaim terjadi kecurangan pemilu sebagai pembenaran untuk mengambil alih kekuasan tersebut. Komisi pemilihan telah menepis tuduhan penipuan itu.

Juga pada hari Kamis, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengatakan segera mengalihkan bantuan senilai US $ 42,2 juta dari pekerjaan yang akan menguntungkan pemerintah Myanmar.

Para pengunjuk rasa telah turun ke jalan di kota-kota besar dan kecil dalam demonstrasi terbesar di Myanmar selama lebih dari satu dekade, menghidupkan kembali ingatan hampir setengah abad pemerintahan langsung yang dipimpin militer, diselingi dengan tindakan keras militer berdarah, sampai militer mulai melepaskan sebagian kekuasaan pada tahun 2011.