Pengunjuk Rasa Thailand Tuntut Perdana Menteri mengundurkan Diri di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19

CakapCakap – Cakap People! Pengunjuk rasa anti-pemerintah di Thailand turun ke jalan dengan mobil dan sepeda motor pada Minggu, 1 Agustus 2021, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha atas penanganannya terhadap penyebaran COVID-19, saat negara itu berjuang dengan wabah terbesar hingga saat ini.

Di Bangkok, pengemudi membunyikan klakson dan pengendara sepeda motor mengangkat tiga jari sebagai tanda memberi hormat – sebuah gerakan perlawanan yang terinspirasi oleh film “The Hunger Games” – saat mereka menuju rute sepanjang 20 km (12 mil) yang membentang dari Monumen Demokrasi di pusat ibu kota menuju Bandara Internasional Don Muang, Reuters melaporkan.

“Kami hampir tidak bisa mencari nafkah sekarang, semua anggota keluarga saya terkena dampaknya,” kata seorang pengunjuk rasa berusia 47 tahun yang berbicara dari mobilnya yang hanya memberikan nama depannya “Chai”, karena takut akan reaksi pemerintah.

“Pemerintah gagal menyediakan vaksin tepat waktu dan banyak dari kita yang belum mendapatkan vaksin,” katanya. “Jika kami tidak keluar untuk melakukan seruan, pemerintah akan mengabaikan kami begitu saja.”

Aksi serupa juga terjadi di provinsi lain.

Negara Asia Tenggara ini bertujuan untuk menginokulasi 50 juta orang pada akhir tahun 2021, tetapi sejauh ini, baru 5,8% dari lebih dari 66 juta penduduknya yang divaksinasi penuh, sementara sekitar 21% telah menerima setidaknya satu dosis.

Pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Thailand melaporkan 18.027 infeksi baru dan 133 kematian baru akibat COVID-19, sehingga total akumulasi kasus menjadi 615.314 dan 4.990 kematian.

Thailand pada hari Jumat, 30 Juli 2021, melarang penyebaran “pesan palsu” yang mempengaruhi keamanan, memicu tuduhan dari kelompok media bahwa mereka mencoba untuk menindak kritik atas penanganannya terhadap pandemi virus corona.

Reuters melaporkan, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan minggu ini bahwa penyebaran berita palsu telah menjadi masalah besar yang menyebabkan kebingungan di masyarakat dan merusak kemampuan pemerintah untuk mengelola pandemi.

Keputusan darurat yang mulai berlaku pada hari Jumat, melarang penyebaran pesan palsu dan berita terdistorsi yang menyebabkan kepanikan, kesalahpahaman atau kebingungan “mempengaruhi keamanan negara, menyalahgunakan hak orang lain, dan ketertiban atau moralitas yang baik dari rakyat”.

Keputusan tersebut memberi wewenang kepada regulator negara bagian, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC), untuk memerintahkan penyedia layanan memblokir akses Internet ke alamat IP individu jika diyakini mereka menyebarkan berita palsu dan memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan hukum.

Keputusan itu muncul setelah pemerintah menghadapi kritik publik atas penanganan pandemi.