Menteri Kesehatan RI Desak Pembatasan COVID-19 yang Lebih Keras tapi Ditolak; Kata 3 Sumber

CakapCakap – Cakap People! Menteri Kesehatan RI mendesak penerapan kontrol yang lebih ketat ketika kasus COVID-19 melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian menurut sumber-sumber yang akrab dengan diskusi pemerintah.

Infeksi virus corona di Indonesia telah meningkat tiga kali lipat dalam sebulan terakhir, membanjiri rumah sakit di ibu kota Jakarta dan pusat-pusat lainnya di pulau Jawa yang berpenduduk padat.

Pada hari Minggu, 27 Juni 2021, negara ini mencatat rekor kasus harian COVID-19 tertinggi kelima dalam seminggu terakhir, dengan mencatat 21.342 orang dikonfirmasi positif, setara dengan lebih dari seperempat dari mereka yang diuji.

Tiga sumber, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Reuters bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mendesak penerapan langkah-langkah pembatasan sosial yang lebih keras tetapi ditolak. Dia terus mendorong kasusnya, kata mereka.

Salah satu sumber mengatakan pertemuan pemerintah tentang masalah ini akan berlangsung minggu ini.

Mengutip kebutuhan untuk melindungi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah menolak penguncian seperti yang sudah diberlakukan oleh tetangganya dan negara berkembang besar serupa seperti India.

Sebaliknya, Jakarta telah memilih pembatasan sosial yang menargetkan kawasan dan lingkungan yang dianggap “zona merah” karena infeksi yang tinggi, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai PPKM Mikro.

Presiden Joko Widodo pada hari Jumat, 25 Juni 2021, mengatakan strategi saat ini berhasil tetapi membutuhkan penegakan yang lebih baik.

Pekan lalu, Kepala Gugus Tugas COVID-19, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, melarang kegiatan keagamaan di rumah ibadah, menutup sekolah dan bar serta mewajibkan perkantoran, restoran, kafe, dan mal beroperasi dengan kapasitas 25 persen di zona merah selama dua minggu.

Ketika Reuters bertanya apakah Menteri Kesehatan menginginkan pembatasan yang lebih besar pada mobilitas sosial, seorang juru bicara kementerian menjawab “sesuai dengan kebijakan saat ini”.

Seorang juru bicara presiden mengatakan: “Sampai sekarang, kita masih memiliki PPKM Mikro, secara empiris masih sangat efektif untuk mengendalikan daerah-daerah kecil.”

TIDAK EFEKTIF

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada hari Minggu, 27 Juni 2021, meminta pemerintah untuk menerapkan pembatasan skala besar, terutama di seluruh pulau Jawa, rumah bagi lebih dari setengah populasi negara yang berpenduduk 270 juta orang ini.

IDI menyebutkan bahwa 24 kabupaten dan kota telah melaporkan kapasitas tempat tidur isolasi 90 persen penuh, sementara unit perawatan intensif (ICU) di beberapa daerah mendekati kapasitas 100 persen dan 30 dokter telah meninggal pada Juni karena COVID-19.

“Jika tidak ada intervensi tegas, kita akan seperti India,” kata Dr Adib Khumaidi, kepala tim mitigasi IDI, mencatat lonjakan kasus di negara Asia Selatan pada April dan Mei dan “runtuhnya” sistem perawatan kesehatannya.

Awal pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Asosiasi Rumah Sakit Indonesia juga menyerukan kontrol yang lebih ketat.

Pakar kesehatan masyarakat telah memperingatkan kebijakan pemerintah saat ini untuk pembatasan sosial tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh pejabat lokal dengan sumber daya yang buruk dan tidak memperhitungkan orang-orang yang bergerak di antara zona merah dan area lain.

Bagaimana desa dan lingkungan ditetapkan sebagai zona merah tidak jelas dan dirusak oleh rendahnya tingkat pengujian dan pelacakan kontak yang menutupi tingkat sebenarnya dari tingkat infeksi secara keseluruhan di Indonesia, kata mereka.

Dicky Budiman, ahli epidemiologi di Griffith University di Australia, memperkirakan separuh orang di zona merah tidak mengikuti instruksi untuk bekerja dari rumah.

“Analisis saya dari lima bulan terakhir program PPKM belum efektif di lapangan,” katanya kepada Reuters.

Satu sumber mengatakan bahwa, di antara beberapa opsi, penasihat presiden sedang memeriksa penguncian di India, di mana peningkatan infeksi lima kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan sepenuhnya terbalik dalam kerangka waktu yang sama.

Jika pedoman yang diikuti oleh negara bagian India diadopsi di Indonesia, penguncian akan diberlakukan di 31 dari 34 provinsi di mana tingkat positifnya 10 persen atau lebih tinggi.

Menyesuaikan dengan ukuran populasi, Indonesia memiliki sekitar 40 persen dari tempat tidur perawatan intensif di India, menurut sebuah penelitian tahun lalu oleh Universitas Princeton.

Pada hari Jumat, Menteri Kesehatan mengumumkan rencana untuk menambah 7.000 lebih banyak tempat tidur rumah sakit di Jakarta yang didedikasikan untuk pasien COVID-19.