Kudeta Militer, Indonesia Ingatkan Myanmar Tentang Prinsip Piagam ASEAN

Pada Senin pagi, 1 Februaru 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

by Siti Nurhajaiti February 3, 2021, 1:37 pm 12.7k Views

CakapCakap – Cakap People! Indonesia mendesak sesama negara anggota ASEAN, Myanmar, untuk mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana didefinisikan dalam Piagam ASEAN, di tengah kudeta militer yang sedang berlangsung atas klaim penipuan pemilu.

“Indonesia mengimbau untuk memperhatikan prinsip-prinsip Piagam ASEAN antara lain ketaatan pada aturan hukum, good governance, prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya, Senin, 1 Februari 2021, seperti dikutip Jakarta Globe.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) saat pertemuan bilateral Indonesia-Myanmar di sela-sela KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Sabtu, 22 Juni 2019. [Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.]

Kementerian Luar Negeri RI menambahkan bahwa semua perbedaan elektoral harus ditangani sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia.

“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan melakukan dialog untuk mencari solusi atas tantangan agar tidak memperburuk kondisi.”

Direktur perlindungan warga Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha membenarkan keselamatan 500 WNI di Myanmar.

“Sebagian besar WNI bekerja di sektor minyak dan gas, pabrik, industri garmen, dan sebagai awak kapal,” kata Judha kepada Jakarta Globe, Senin, 1 Februari 2021.

Tentara Myanmar berdiri di dalam Balai Kota Yangon pada Selasa, 2 Februari 2021. [Foto: REUTERS/Stringer]

Sebagaimana diketahui, krisis politik di Myanmar terjadi atas tuduhan kecurangan pemilu. Myanmar telah dipimpin militer hingga reformasi demokrasi pada tahun 2011. Pada pemilihan November 2020, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi meraih kemenangan telak dengan 83 persen kursi parlemen. Pihak militer kemudian menuduh partai tersebut melakukan penipuan elektoral.

Pada Senin pagi, 1 Februaru 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi bersama dengan Presiden Win Myint dan pejabat senior NLD lainnya. Militer mengumumkan status darurat negara selama satu tahun di televisi, dan Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing akan mengambil alih negara.

Setelah kudeta, militer mengerahkan tentara ke jalan-jalan di ibu kota Naypyidaw dan kota terbesar Myanmar, Yangon. Layanan internet dan telepon diblokir. Netblocks, sebuah organisasi non-pemerintah di bidang tata kelola internet, mendeteksi gangguan internet yang meluas di negara tersebut. Nomor telepon di Naypyidaw juga tidak bisa dihubungi.