KTT Asia Timur ke-14, Presiden Jokowi: Indonesia Tolak Limbah Sampah dari Negara Lain

CakapCakap – Cakap People! Indonesia secara tegas menyatakan menolak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya dan beracun dari negara lain. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri KTT Asia Timur ke-14 di Bangkok, Senin, 4 November 2019.

The Jakarta Post melaporkan, Selasa, 5 November 2019, Presiden Jokowi telah menyoroti masalah sampah plastik yang meningkat di dunia selama KTT Asia Timur (EAS-East Asia Summit) berlangsung dan menyarankan agar para pemimpin negara bekerja sama untuk menangani masalah ini, terutama yang berkaitan dengan limbah berbahaya lingkungan.

View this post on Instagram

Beberapa waktu terakhir ini, sejumlah negara ASEAN menerima limbah bahan berbahaya dan beracun dari beberapa negara. Karena itulah, pada KTT ke-14 Asia Timur di Bangkok hari ini, saya menyatakan bahwa kita semua tidak ingin kawasan Asia Tenggara, menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini melanggar aturan internasional mengenai limbah plastik dan limbah beracun berbahaya. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai kesepakatan internasional. Selain limbah B3, kawasan Asia Timur juga menghadapi tantangan sampah plastik laut yang jika tidak diatasi segera akan merusak ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Nov 4, 2019 at 4:29am PST

“Indonesia berharap untuk berkolaborasi dengan negara-negara di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia Timur, untuk mencegah pembuangan ilegal limbah berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional [Konvensi Basel],” kata Presiden Joko Widodo, dikutip dari keterangan resminya, ketika menghadiri KTT Asia Timur ke-14 di Bangkok, Senin 4 November 2019.

Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir ini, sejumlah negara ASEAN menerima limbah sampah berbahaya dan beracun dari beberapa negara termasuk di kawasan Asia Timur.

“Tentunya kita semua tidak ingin kawasan Asia Tenggara, menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun,” lanjut Presiden Joko Widodo.

Sejumlah negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, telah menjadi negara tujuan ekspor limbah setelah China melarang impor limbah plastik melalui penerapan kebijakan Sword National.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia  telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang memperlakukan Indonesia sebagai tempat pembuangan sampah mereka. Indonesia memulangkan kembali sampah atau limbah berbahaya dan beracun yang telah diimpor ke negara pengekspor.

Pihak berwenang Indonesia mengklaim telah mengirim kembali limbah berbahaya ke negara-negara pengekspor, termasuk Amerika Serikat. Menurut data kantor beacukai pada bulan Oktober, Indonesia telah mengembalikan setidaknya 374 kontainer yang berisi ─ antara lain ─ popok dan plastik.

Namun, kelompok lingkungan Nexus 3 dan Basel Action Network, menemukan bahwa beberapa kontainer gagal kembali ke negara asal mereka dan dialihkan ke negara lain, yang sebagian berada di Asia, yaitu India, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menolak memberikan perintah untuk mengirimkan limbah yang terkontaminasi untuk diekspor kembali ke negara-negara tersebut.

Presiden Jokowi juga mengatakan selama KTT bahwa Indonesia bertujuan untuk mencapai target pengurangan limbah atau sampah laut sebesar 70 persen pada tahun 2025.

Indonesia dikenal sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah China, yaitu menghasilkan sekitar 1,3 juta ton limbah plastik setiap hari ─ yang merupakan ancaman besar bagi ekosistem lautan planet ini.

“Saya optimis bahwa Indonesia dapat mencapai target tersebut. Negara-negara di kawasan Asia Timur juga harus mendorong gerakan limbah antiplastik global,” kata Presiden Jokowi.