Jepang Bakal Naikkan Jumlah Orang yang Diizinkan Masuk Menjadi 5.000 Per Hari

CakapCakap – Cakap People! Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara hari Minggu, 13 Februari 2022, menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan jumlah harian orang yang diizinkan memasuki negara itu dari tingkat saat ini sekitar 3.500 menjadi sekitar 5.000, melonggarkan kontrol perbatasannya terhadap virus corona.

“Sangat mungkin untuk menaikkan (batas harian) menjadi 5.000,” kata Kihara di sebuah program televisi, melansir Japan Times.

Namun ia mengambil sikap hati-hati tentang pelonggaran pembatasan masuk lebih lanjut. “Kami perlu mendiskusikan apakah kami dapat melakukannya tanpa pemeriksaan (karantina)” untuk memungkinkan lebih banyak orang masuk ke Jepang, katanya.

Kihara juga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian ilmiah tentang dampak dari upaya pencegahan infeksi virus corona, termasuk tindakan pra-darurat, dengan melibatkan pakar ekonomi dan statistik. Ini bertujuan untuk menyusun rancangan rencana tindakan anti-infeksi pada awal Juni.

Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan niat Jepang untuk mempertimbangkan melonggarkan kontrol perbatasannya sebagai tanggapan atas permintaan bahwa pebisnis dan pelajar harus diizinkan masuk ke negara itu.

Jepang saat ini pada prinsipnya melarang entri baru dari warga negara asing non-residen dalam upaya untuk mencegah penyebaran varian Omicron yang sangat menular dari virus corona.

“Kami akan mempertimbangkan akumulasi pengetahuan ilmiah tentang varian Omicron, perubahan kondisi infeksi di dalam dan di luar Jepang, dan tindakan pengendalian perbatasan negara lain,” kata Kishida kepada wartawan setelah kunjungan inspeksi ke Bandara Haneda di Tokyo, Sabtu.

Ia tidak secara jelas menyatakan kapan kontrol perbatasan dapat dilonggarkan, dengan pembatasan saat ini dijadwalkan berakhir pada 28 Februari.

Pernyataan Kishida ini diungkapkan setelah kritik terhadap larangan masuk dari banyak pemimpin akademis dan bisnis. Tindakan tersebut telah mencegah para pelajar internasional memasuki Jepang, mendorong beberapa orang untuk mempertimbangkan alternatif seperti Korea Selatan.

Komunitas bisnis, yang menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis, telah meminta larangan tersebut dicabut.

Larangan masuk telah berlaku sejak 30 November 2021, dengan Jepang mengkonfirmasi kasus pertama varian Omicron pada hari itu.

Pemerintah mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya berencana untuk mengizinkan beberapa mahasiswa asing yang disponsori pemerintah yang memiliki waktu kurang dari satu tahun sampai mereka lulus atau menyelesaikan studi mereka untuk masuk.

Mengenai kemungkinan deklarasi keadaan darurat COVID-19 untuk Prefektur Osaka, Kihara terdengar berhati-hati untuk melakukannya, meskipun Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berencana untuk memutuskan pada hari Senin apakah akan meminta pemerintah pusat untuk deklarasi semacam itu.

“Masih banyak hal yang harus dilakukan, termasuk mengamankan tempat tidur rumah sakit dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah klaster infeksi di antara orang tua. Diskusi perlu dilakukan, termasuk mengenai isu-isu tersebut,” kata Kihara.