Hong Kong Sahkan UU Sensor Film Baru untuk ‘Menjaga Keamanan Nasional’

CakapCakap – Cakap People! Badan legislatif Hong Kong mengesahkan undang-undang sensor film baru pada Rabu, 27 Oktober 2021, untuk “menjaga keamanan nasional”, meskipun para kritikus mengatakan undang-undang itu akan mengurangi kreativitas dalam industri filmnya yang terkenal di dunia dan semakin mengurangi kebebasan di wilayah bekas jajahan Inggris itu.

China memberlakukan undang-undang keamanan nasional atas kotanya Hong Kong yang paling bergolak tahun lalu, dan legislatif Hong Kong tidak memiliki anggota parlemen oposisi yang tersisa setelah pengunduran diri massal dari kubu pro-demokrasi sebagai bentuk protes terhadap pengusiran beberapa rekannya.

Reuters melaporkan, pemerintah Hong Kong mengatakan undang-undang sensor film ditujukan untuk konten yang dianggap “endorse, support, mengagungkan, mendorong, dan menghasut kegiatan yang dapat membahayakan keamanan nasional.”

Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada sekretaris kepala Hong Kong, tokoh paling kuat kedua dalam pemerintahan kota, untuk mencabut lisensi film jika “ditemukan bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional.” Pihak berwenang telah memulai tindakan keras untuk membasmi para kritikus Beijing setelah protes demokrasi yang besar dan sering disertai kekerasan mengguncang kota itu dua tahun lalu.

Hukuman bagi yang melanggar UU tersebut termasuk tiga tahun penjara dan denda hingga HK$1 juta ($128.400).

“Tujuannya sangat jelas: untuk meningkatkan sistem sensor film, untuk mencegah tindakan apapun yang membahayakan keamanan nasional,” kata Menteri Perdagangan Edward Yau kepada Dewan Legislatif.

Namun, para kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang baru itu akan membahayakan industri perfilman Hong Kong yang dinamis, yang outputnya berkisar dari film seni bela diri inovatif Bruce Lee hingga film arthouse sutradara terkenal Wong Kar-wai.

“Menambahkan klausul keamanan nasional pada RUU itu jelas merupakan sensor politik,” kata Kenny Ng, profesor di Academy of Film di Hong Kong Baptist University.

“Ini berat. Industri film perlu waktu untuk beradaptasi.”

Sejak undang-undang keamanan nasional diperkenalkan sebagai tanggapan atas protes massa pro-demokrasi 2019, sebagian besar politisi dan aktivis oposisi telah dipenjara, baik di bawah undang-undang baru atau karena dugaan kejahatan lainnya, atau telah melarikan diri ke pengasingan.

Pengawasan terhadap pendidikan, seni, media dan budaya semakin intensif. Penerbit buku telah mengakui menyensor sendiri, bioskop telah menarik film dokumenter protes dan sebuah universitas membatalkan pameran fotografi pers. Sebuah museum seni kontemporer mengatakan polisi keamanan nasional dapat memeriksa koleksinya. Tabloid pro-demokrasi Apple Daily ditutup pada Juni 2021 di tengah penyelidikan keamanan nasional.

Tahun ini, untuk pertama kalinya sejak 1969, ajang penghargaan insan perfilman dunia Oscar tidak disiarkan di Hong Kong, sesuai dengan keputusan di daratan China, meskipun ada nominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sutradara kelahiran Hong Kong.

Pihak berwenang menolak deskripsi tindakan mereka sebagai “penindasan” terhadap masyarakat sipil dan mengatakan hak dan kebebasan yang dijanjikan kepada Hong Kong setelah kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997 tetap utuh, tetapi keamanan nasional adalah “garis merah”.

Pembuat film Kiwi Chow, yang film dokumenternya berjudul “Revolution of Our Times” mencatat protes 2019 dan ditampilkan di Festival Film Cannes tahun ini, mengatakan RUU itu merugikan industri film lokal dengan mengurangi “kebebasan untuk berkreasi.”

“Ini akan memperburuk sensor diri dan memicu ketakutan di kalangan pembuat film,” kata Chow kepada Reuters.