in ,

Pemerintahan Joe Biden Setujui Penjualan Senjata Rudal Senilai Rp 9,4 Triliun ke Arab Saudi

rudal itu “tidak digunakan untuk menyerang target darat”.

CakapCakapCakap People! Amerika Serikat (AS) telah menyetujui penjualan rudal air-to-air senilai US$650 juta (Rp 9,4 triliun) ke Arab Saudi. Demikian Pentagon mengumumkan. Ini akan menjadi kesepakatan penjualan senjata besar pertama pemerintahan Biden dengan kerajaan Teluk tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, 4 November 2021, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan untuk membantu Riyadh melawan ancaman saat ini dan masa depan.

“Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri AS dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan negara sahabat yang terus menjadi kekuatan penting bagi kemajuan politik dan ekonomi di Timur Tengah,” kata Pentagon, melansir Al Jazeera.

Ilustrasi bendera Amerika Serikat. [Foto via Pixabay]

Ia menambahkan bahwa perusahaan Raytheon yang berbasis di Massachusetts akan menjadi “kontraktor utama” untuk penjualan AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) dan peralatan terkait.

Penjualan itu terjadi beberapa bulan setelah Presiden Joe Biden mengatakan dia akan mengakhiri dukungan AS untuk “operasi ofensif” Arab Saudi di Yaman, termasuk “penjualan senjata yang relevan”.

Biro urusan politik-militer Departemen Luar Negeri AS mencatat dalam serangkaian tweet pada hari Kamis bahwa rudal itu “tidak digunakan untuk menyerang target darat”.

“Kami telah melihat peningkatan serangan lintas batas terhadap Arab Saudi selama setahun terakhir,” tambahnya.

“Rudal AIM-120C Saudi, yang dikerahkan dari pesawat Saudi, telah berperan penting dalam mencegat serangan ini yang juga [menempatkan] pasukan AS dalam bahaya dan lebih dari 70.000 warga AS di Kerajaan dalam bahaya.”

Penjualan tersebut tidak memerlukan persetujuan kongres, tetapi anggota parlemen dapat memblokir kesepakatan dengan meloloskan RUU penolakan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjualan rudal tersebut mengikuti persetujuan AS atas kesepakatan pemeliharaan helikopter senilai US$500 juta untuk kerajaan itu pada bulan September.

Kritikus Arab Saudi dengan cepat menyerang kesepakatan pada hari Kamis itu.

“Ini tidak ada hubungannya dengan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan semuanya berkaitan dengan mendorong ekonomi pertahanan kita,” Marianne Williamson, seorang penulis dan mantan kandidat presiden, menulis di Twitter . “Ekonomi Amerika tidak boleh dibangun di sekitar kematian merchandising.”

Sebagai kandidat, Biden mencaci-maki Arab Saudi atas perang Yaman dan pembunuhan jurnalis yang berbasis di AS Jamal Khashoggi, menyebut kerajaan itu sebagai “pariah”.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan penjualan rudal air-to-air “sepenuhnya konsisten dengan janji Pemerintah … untuk memimpin dengan diplomasi untuk mengakhiri konflik di Yaman sambil juga memastikan Arab Saudi memiliki sarana untuk mempertahankan diri dari serangan udara Houthi yang didukung Iran. ”.

Foto via Arab News

Intervensi Saudi di Yaman dimulai pada 2015 ketika kerajaan dan koalisi sekutu regionalnya memulai kampanye pengeboman terhadap pemberontak Houthi di negara itu, yang telah mengambil alih ibu kota Sanaa dan sebagian besar negara itu.

Arab Saudi menganggap Houthi sebagai proksi Iran, tuduhan yang ditolak oleh pemberontak dan Teheran. Perang telah memicu krisis kemanusiaan besar-besaran dan PBB mengatakan tahun lalu bahwa sekitar 233.000 orang telah tewas akibat konflik tersebut.

Di tengah meningkatnya serangan lintas perbatasan oleh Houthi dan serangan pemberontak untuk merebut kota strategis Marib, Arab Saudi menawarkan gencatan senjata di Yaman pada bulan Maret.

Tetapi Houthi menolak proposal tersebut, menekankan bahwa blokade udara dan laut yang dipimpin Saudi di negara itu harus dicabut tanpa syarat sebelum pertempuran berakhir.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

Di Glasgow, Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan Perubahan Iklim Negara Maju dan Miskin

Inilah Tiga Pandangan Presiden Jokowi dalam Menjadikan Hutan Bagian Aksi Iklim Global