PBB: Lebih dari 8.500 Anak Dimanfaatkan Sebagai Tentara Dalam Berbagai Konflik pada 2020

CakapCakap – Cakap People! Lebih dari 8.500 anak-anak dimanfaatkan sebagai tentara tahun 2020 lalu dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan hampir 2.700 lainnya tewas. Demikian disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin, 21 Juni 2021.

Laporan tahunan Sekjen PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan tentang anak-anak dan konflik bersenjata mencakup pembunuhan, melukai dan pelecehan seksual terhadap anak-anak, penculikan atau perekrutan, penolakan akses bantuan dan penargetan sekolah dan rumah sakit.

Laporan tersebut memverifikasi bahwa pelanggaran telah dilakukan terhadap 19.379 anak dalam 21 konflik. Pelanggaran terbanyak pada tahun 2020 dilakukan di Somalia, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Yaman.

Data itu memverifikasi bahwa 8.521 anak-anak dimanfaatkan sebagai tentara tahun 2020 lalu, sementara 2.674 anak lainnya tewas dan 5.748 terluka dalam berbagai konflik.

Laporan tersebut juga memasukkan daftar hitam yang dimaksudkan untuk mempermalukan pihak-pihak yang berkonflik dengan harapan mendorong mereka untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak.

Daftar hitam PBB tersebut sudah lama menjadi kontroversi dengan para diplomat mengatakan Arab Saudi dan Israel sama-sama memberikan tekanan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk tetap berada di luar daftar.

Sejauh ini Israel tidak pernah terdaftar serangkaian konflik yang mereka alami merugikan banyak anak-anak, sementara koalisi militer yang dipimpin Saudi telah dihapus dari daftar pada tahun 2020 beberapa tahun setelah pertama kali disebutkan dan dipermalukan karena membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.

Dalam upaya meredam kontroversi seputar laporan tersebut, daftar hitam yang dirilis pada 2017 oleh Guterres dibagi menjadi dua kategori. Satu mencantumkan pihak-pihak yang telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dan yang lainnya termasuk pihak-pihak yang belum.

Ada beberapa perubahan signifikan pada daftar yang dirilis pada hari Senin. Satu-satunya negara pihak yang disebutkan dalam daftar karena tidak menerapkan tindakan adalah militer Myanmar – untuk pembunuhan, melukai dan kekerasan seksual terhadap anak-anak – dan pasukan pemerintah Suriah – untuk perekrutan anak-anak, pembunuhan, melukai dan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.