Malaysia Tak Wajibkan Para Menteri Kabinet Jalani Karantina Usai dari Luar Negeri; Picu Kritik Publik

CakapCakap – Cakap People! Malaysia telah memutuskan untuk membebaskan menteri kabinet yang bepergian ke luar negeri dalam rangka kunjungan resmi dari kewajiban menjalani karantina 10 hari setelah kembali ke negara itu. Hal tersebut telah memicu kritik baru atas perlakuan standar ganda untuk elit politik dan warga Malaysia biasa.

Melansir The Straits Times, menteri yang kembali dari kunjungan resmi hanya akan berada di bawah “pengawasan” selama tiga hari sebelum dibebaskan, menurut lembaran baru pemerintah federal yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Adham Baba, yang sudah mulai berlaku sejak Selasa, 9 Februari 2021.

Dalam kebijakan tersebut mengecualikan menteri yang bepergian dari bagian hukum yang memberlakukan perintah karantina wajib. Ini akan berlaku hingga 1 Agustus 2021, ketika status keadaan darurat selama tujuh bulan di Malaysia — dimaksudkan untuk menangani pandemi virus corona — berakhir.

Hal itu mulai berlaku hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Sri Tan Muhyiddin Yassin melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia pada pekan lalu selama 24 jam.

Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein saat ini berada di Uni Emirat Arab (UEA).

Karantina 10 hari saat ini diberlakukan untuk semua orang yang tiba di Malaysia dari luar negeri, dan juga untuk individu yang terpapar virus corona dan sedang dalam pengawasan kesehatan.

Kritik terhadap aturan pembebasan karantina baru dengan cepat meningkat secara online, dengan tuntutan agar Datuk Seri Adham mengundurkan diri menjadi tren teratas di situs jejaring sosial Twitter pada hari Selasa.

Seruan mundur Tan Sri Muhyiddin menjadi trending tertinggi ketiga di Malaysia.

PM Muhyiddin sebelumnya mengatakan pemerintahnya tidak menerapkan standar ganda dalam menegakkan peraturan COVID-19 dan politisi akan dikenakan undang-undang yang sama seperti warga negara biasa.

“Menjadi sangat cemas setelah mengetahui bahwa menteri kabinet tidak harus mengikuti SOP karantina,” pengguna Azman Azmi tweeted, sambil menyerukan pengunduran diri menteri. Ia mengacu pada protokol kesehatan yang disebut Standard Operating Procedures (SOP).

Politisi dari kedua sisi mengkritik aturan tersebut, dengan mantan menteri kesehatan Dzulkefly Ahmad menggambarkan pengecualian itu sebagai “tidak bertanggung jawab”.

Dr Adham telah membela aturan tersebut, dengan mengatakan pengecualian hanya diperbolehkan bagi menteri yang mengikuti “jadwal perjalanan yang ketat” tanpa mengambil bagian dalam kegiatan apa pun di luar pertemuan resmi.

Namun, penjelasannya dikritik oleh Koalisi Kesehatan Malaysia – sebuah kelompok yang terdiri dari 49 asosiasi dan praktisi kesehatan – yang mengatakan bahwa pengecualian itu “melembagakan standar ganda” dan merusak upaya untuk mengekang penyebaran COVID-19 di negara tersebut.

“Kami menentang perintah ini dengan cara sekuat mungkin,” kata koalisi. Anggota koalisi termasuk Akademi Kedokteran Malaysia, dan asosiasi apoteker, dokter gigi, perawat, dan asisten medis Malaysia.

Publik Malaysia secara teratur mengkritik dugaan standar ganda pihak berwenang dalam menegakkan peraturan virus corona sejak gelombang ketiga virus dimulai pada kuartal terakhir tahun 2020.

Politisi terlihat melanggar protokol virus corona selama pemilihan negara bagian Sabah pada September tahun lalu, yang menyebabkan wabah yang menyebar ke Semenanjung Malaysia dan lonjakan kasus baru.

Tahun lalu, Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Khairuddin Aman Razali melanggar perintah karantina rumah selama 14 hari setelah kembali dari perjalanan ke Turki.

Menyusul kritik, Datuk Seri Khairuddin akhirnya didenda RM 1.000, tiga bulan setelah perjalanannya. Ini terjadi bertepatan dengan ketika pihak berwenang memenjarakan seorang lansia wanita berusia 70 tahunan selama satu hari setelah dia melanggar perintah karantina.

Pada akhir Januari, SOP Perintah Pengendalian Pergerakan (MCO) diperbarui atau lockdown parsial yang sedang berlangsung, membebaskan anggota parlemen terpilih dari larangan perjalanan antarnegara bagian dan antar-distrik secara nasional untuk memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaan konstituensi.

Pada hari Selasa, Presiden Umno Ahmad Zahid Hamidi, sekutu pemerintah Perikatan Nasional, mempertanyakan apakah menteri senior kabinet yang tidak disebutkan namanya harus didenda karena diduga mengadakan pertemuan yang melibatkan ratusan orang.

Pertemuan besar dilarang di bawah MCO, yang memasuki minggu kelima. MCO atau lockdown parsial dijadwalkan berakhir setelah 18 Februari.

Pemerintah juga menghadapi kritik tentang masalah lain, dengan peraturan yang selalu berubah tentang kegiatan apa yang dilarang dan apa yang sekarang diizinkan.

Pemerintah pekan lalu melonggarkan larangan makan malam reuni menjelang Tahun Baru Imlek setelah dilarang secara luas, juga mengizinkan pembukaan kembali pasar malam, salon rambut, dan tukang cukur.

Makan malam reuni diizinkan tetapi terbatas untuk 15 anggota keluarga yang tinggal dalam radius 10 km dan tidak boleh melakukan perjalanan antarnegara bagian atau antar-distrik.

Pemerintah pada hari Selasa juga melonggarkan pembatasan lain dengan kembali mengizinkan makan di restoran, dengan satu meja hanya untuk dua pelanggan dan jarak fisik dari pengunjung lain, mulai Rabu. Gerai makanan saat ini terbatas pada pengiriman dan takeaways.