Jelang Pilpres Prancis, Pemimpin Sayap Kanan Ini Usul Larangan Jilbab Muslim di Semua Tempat Umum

CakapCakap – Cakap People! Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, mengusulkan pelarangan jilbab Muslim di semua tempat umum, di tengah usahanya membangun rekor jajak pendapat baru-baru ini yang bersaing dengan Presiden Emmanuel Macron.

Kebijakan jilbab, yang akan digugat di pengadilan dan hampir pasti dianggap tidak konstitusional, membuat wanita berusia 53 tahun itu kembali ke tema kampanye yang akrab, 15 bulan jelang pemilihan presiden 2022 di negara itu.

“Saya menganggap jilbab adalah pakaian Islamis,” kata Le Pen kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Jumat, 29 Januari 2021, di mana dia mengusulkan undang-undang baru untuk melarang “ideologi Islam” yang dia sebut “totaliter dan membunuh”, seperti dikutip Al Jazeera.

Sejak mengambil alih partai sayap kanan utama Prancis dari ayahnya, Le Pen telah mencalonkan diri dua kali untuk kursi kepresidenan Prancis, kalah telak pada tahun 2017 dari Emmanuel Macron yang merupakan pendatang baru dalam kancah politik. Kekalahannya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih.

Tetapi jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan wanita itu lebih dekat dari sebelumnya menuju impiannya dan telah menyebabkan banyak spekulasi baru tentang apakah populis anti-UE, anti-imigrasi ini akhirnya dapat memasuki Istana Kepreidenan Elysee.

Terlepas dari kemunduran baru-baru ini untuk sesama ideolog seperti Donald Trump dan Matteo Salvini di Italia, sebuah survei awal pekan ini menunjukkan Le Pen berada dalam jarak yang sangat dekat dari Macron.

Jajak pendapat yang dilakukan secara online oleh Harris Interactive menunjukkan jika pemilihan presiden putaran terakhir diadakan hari ini, Le Pen akan mengumpulkan 48 persen sementara Macron akan terpilih kembali dengan 52 persen, surat kabar Le Parisien melaporkan.

“Ini jajak pendapat, ini cuplikan momen, tetapi yang ditunjukkan adalah bahwa gagasan saya menang itu kredibel, bahkan masuk akal,” kata Le Pen pada konferensi pers.

Prospek perlombaan yang ketat memicu lonceng peringatan di arus utama politik Prancis karena krisis kesehatan dan ekonomi ganda yang disebabkan oleh pandemi virus corona menyapu seluruh negeri.

“Ini adalah yang tertinggi yang pernah dia capai,” kata Jean-Yves Camus, seorang ilmuwan politik Prancis yang berspesialisasi di sayap kanan, sambil menambahkan bahwa “terlalu dini untuk mengambil jajak pendapat begitu saja”.

Dia mengatakan Le Pen mendapat keuntungan dari frustrasi dan kemarahan atas pandemi, dengan Prancis di ambang lockdown ketiga, dan juga dari peristiwa pemenggalan kepala seorang guru sekolah di Prancis pada Oktober 2020 lalu.

“Itu berdampak besar pada opini publik,” kata Camus. “Dan di bidang ini, Marine Le Pen memiliki keuntungan: partainya terkenal dengan posisinya yang mengecam Islamisme.”

Jika terpilih kembali setelah kampanye yang diharapkan berfokus pada pekerjaan, pandemi, dan tempat Islam di Prancis, Macron yang berusia 43 tahun akan menjadi presiden pertama sejak Jacques Chirac pada 2002 yang memenangkan masa jabatan kedua.

Di bawah sistem presidensial, dua kandidat teratas dalam putaran pertama pemungutan suara maju ke putaran kedua di mana pemenang harus mendapatkan lebih dari 50 persen.