DK PBB Serukan Pemulihan Demokrasi di Myanmar; Akhiri Kekerasan

CakapCakap – Cakap People! Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Jumat, 30 April 2021, kembali menuntut pemulihan demokrasi di Myanmar dan pembebasan semua tahanan termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

DK PBB mendukung seruan negara-negara Asia Tenggara untuk segera diakhirinya kekerasan dan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah krisis politik akibat kudeta 1 Februari yang dilakukan oleh para jenderal Myanmar, melansir Al Jazeera.

Pernyataan pers dewan tersebut menyusul pengarahan dari utusan tertinggi PBB bahwa tuntutan yang kuat dan bersatu untuk demokrasi oleh rakyat Myanmar yang telah melakukan protes sejak perebutan kekuasaan militer telah menciptakan “kesulitan tak terduga” bagi para pemimpin militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan berisiko membawa administrasi negara terhenti.

Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Bangkok, mengatakan kepada 15 anggota dewan bahwa pembahasannya di Asia Tenggara telah “menambah” kekhawatirannya bahwa situasi di Myanmar memburuk di semua wilayah.

Dia menunjuk pada kebangkitan pertempuran di daerah etnis, lebih banyak orang miskin kehilangan pekerjaan, pegawai negeri menolak untuk bekerja untuk memprotes kudeta dan krisis pembuatan bir keluarga di dan sekitar kota utama Yangon “mendorong ke tepi” kelaparan, hutang dan mencoba untuk bertahan hidup.

“Aspirasi bersama untuk demokrasi telah menyatukan rakyat Myanmar melintasi perbedaan agama, etnis dan komunal yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Schraner Burgener. “Persatuan yang kuat seperti itu telah menciptakan kesulitan tak terduga bagi militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan menstabilkan kudeta.”

Anggota Dewan Keamanan “menegaskan kembali keprihatinan mereka yang mendalam atas situasi di Myanmar setelah deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer pada 1 Februari dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk transisi demokrasi Myanmar.”

Dewan juga mengulangi pernyataan sebelumnya, yang termasuk mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil, menyerukan pemulihan demokrasi dan pembebasan tahanan.

Schraner Burgener menghadiri pertemuan 24 April dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, di mana kelompok tersebut menyerukan diakhirinya segera kekerasan, dan dialog untuk mengatasi krisis politik .

Utusan PBB itu mengatakan dia bisa mengadakan pembicaraan dengan panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing di sela-sela acara dan sekali lagi meminta untuk diizinkan mengunjungi Myanmar.

Mereka setuju “untuk merahasiakan perincian dari pertukaran tersebut untuk memungkinkan diskusi yang terus terang dan terbuka”, katanya, tetapi dia meyakinkan dewan bahwa dia “memperkuat” pernyataan yang telah disetujui oleh 15 anggotanya.

Schraner Burgener telah berulang kali meminta untuk melakukan perjalanan ke Myanmar – di mana para jenderal menahan Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan terpilihnya sebelum merebut kekuasaan tiga bulan lalu – tetapi militer belum memberikan izinnya.