Kamboja: ASEAN Bakal Kecualikan Menteri Luar Negeri Myanmar Dalam Pertemuan Para Menteri

CakapCakap – Cakap People! Kamboja mengatakan pada Kamis, 3 Februari 2022, seorang perwakilan non-politik dari Myanmar telah diundang untuk menghadiri pertemuan para menteri tingkat regional akhir bulan ini alih-alih menteri luar negeri yang ditunjuk militer negara itu.

Kamboja saat ini adalah ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang akhir tahun lalu mengejutkan dengan melarang junta Myanmar dari pertemuan-pertemuan penting atas kegagalan untuk menghormati rencana perdamaian yang disepakati dengan blok tersebut, Reuters melaporkan.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah berusaha untuk terlibat kembali dengan junta dan telah mengindikasikan ia ingin mengundang para pemimpinnya ke pertemuan blok dengan 10 negara anggota itu lagi.

Tetapi anggota ASEAN belum mencapai konsensus untuk mengundang Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin di tengah kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry.

“Sementara itu, kami mendorong Myanmar untuk diwakili di retret oleh tingkat non-politik daripada membiarkan kursi kosong,” kata Chum Sounry kepada Reuters, menambahkan bahwa menyerahkan kepada Myanmar untuk memutuskan siapa perwakilan yang akan diutusnya.

Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar.

Kamboja akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri pada 16 dan 17 Februari 2022.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya, menurut angka yang dikutip oleh kantor hak asasi manusia PBB.

Pasukan di pedesaan juga bertempur di berbagai front dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata dan pasukan etnis minoritas.

Kamboja mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya “sangat prihatin” tentang laporan kekerasan yang terus berlanjut dan memburuknya situasi kemanusiaan di Myanmar.

“Negara-negara anggota ASEAN menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan dan agar semua pihak menahan diri sepenuhnya,” katanya.

Namun perpecahan atas masalah ini terus berlanjut dan Hun Sen bertemu dengan pemimpin militer Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari, sebuah perjalanan yang membuat beberapa tetangga regional khawatir hal itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan junta.

Hun Sen berada di bawah tekanan untuk menahan Min Aung Hlaing pada perjanjian damai ASEAN dan beberapa anggota telah menuntut agar pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung dalam proses perdamaian.