Biden Minta Warga Amerika Pakai Masker Selama 99 Hari; Bisa Selamatkan 50.000 Nyawa dari Virus Corona

CakapCakap – Cakap People! Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meluncurkan langkah-langkah besar untuk memerangi COVID-19 pada hari penuh pertamanya di kantor pada hari Kamis, 21 Januari 2021. Dr Anthony Fauci yang kini diangkat menjadi penasehat medis presiden, memuji kesediaan Biden untuk “membiarkan sains berbicara”, di mana ini sangat kontras dengan masa pemerintahan Donald Trump.

Biden mengatakan bahwa kematian akibat virus korona di AS kemungkinan akan mencapai 500.000 bulan depan.

Reuters melaporkan, Biden akan meningkatkan tanggapan federal terhadap virus termasuk dengan mengambil langkah-langkah untuk memperluas pengujian dan vaksinasi serta meningkatkan pemakaian masker.

“Ini adalah upaya masa perang,” kata presiden dari Partai Demokrat itu pada acara Gedung Putih di mana ia menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk dewan pengujian COVID-19 guna meningkatkan pengujian, mengatasi kekurangan pasokan, menetapkan protokol untuk pelancong internasional.

Pandemi virus corona telah menewaskan 405.000 orang dan menginfeksi lebih dari 24 juta di Amerika Serikat, jumlah tertinggi nomor satu di dunia.

Fauci mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dalam “situasi yang sangat serius” dengan virus tersebut, tetapi rata-rata tujuh hari itu menunjukkan tingkat infeksi yang tidak berubah.

Jika 70% hingga 80% orang Amerika divaksinasi pada akhir musim panas, tambahnya, negara tersebut dapat mengalami “tingkat normalitas” pada musim gugur.

Pada acara sebelumnya, Biden mengatakan peluncuran vaksin di Amerika Serikat sejauh ini merupakan “kegagalan yang menyedihkan”, dan mengungkapkan rencana Gedung Putih untuk meningkatkan peran pemerintah federal dalam menanggapi COVID-19.

Biden mengajukan permohonan secara pribadi kepada semua orang Amerika untuk memakai masker selama 99 hari ke depan untuk menghentikan penyebaran virus.

“Para ahli mengatakan, dengan memakai masker dari sekarang hingga April, kita akan menyelamatkan lebih dari 50.000 nyawa,” ujar Biden.

Di antara tindakan lain yang ditandatangani oleh Biden pada hari Kamis adalah perintah yang mewajibkan penggunaan masker di bandara dan transportasi umum tertentu, termasuk kereta api, pesawat terbang, dan bus antarkota.

Pemerintah akan memperluas produksi vaksin dan kekuatannya untuk membeli lebih banyak vaksin dengan “sepenuhnya memanfaatkan otoritas kontrak, termasuk Undang-Undang Produksi Pertahanan,” menurut rencana tersebut.

Pemerintahan Trump telah menerapkan undang-undang tersebut, yang memberi presiden otoritas luas untuk “mempercepat dan memperluas pasokan sumber daya dari basis industri AS” untuk alat pelindung, tetapi tidak pernah memberlakukannya untuk pengujian atau produksi vaksin.

Rencana Gedung Putih juga meminta Amerika Serikat mengambil peran global yang lebih besar dalam mengatasi pandemi, dan Biden akan mengarahkan departemen pemerintah untuk mendukung upaya untuk mendapatkan vaksin bagi negara-negara miskin.

Biden juga telah membatalkan rencana Amerika Serikat untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sempat dilakukan oleh Trump.

Biden berjanji akan memberikan 100 juta dosis vaksin virus corona selama 100 hari pertamanya menjabat. Rencananya bertujuan untuk meningkatkan vaksinasi dengan membuka kelayakan bagi lebih banyak orang seperti guru dan pegawai toko.

Hingga Kamis pagi, 21 Januari 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS mengatakan telah memberikan 17,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari sekitar 38 juta yang didistribusikan.

Biden telah menempatkan memerangi penyakit di atas daftar tantangan yang menakutkan, termasuk membangun kembali ekonomi yang porak poranda dan mengatasi ketidakadilan rasial, dan telah mengusulkan paket COVID-19 senilai US$ 1,9 triliun yang akan meningkatkan tunjangan pengangguran dan memberikan pembayaran tunai langsung kepada rumah tangga untuk meringankan penderitaan finansial akibat virus corona.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat berencana untuk membawa RUU itu ke pemungutan suara pada minggu pertama Februari, kata Ketua DPR Nancy Pelosi pada hari Kamis.