Zahid: UMNO Bergerak Atasi Krisis COVID-19 Malaysia, Bukan Perebutan Kekuasaan

CakapCakap – Cakap People! Ketua UMNO Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, Jumat, 9 Juli 2021, keputusan partainya untuk mencabut dukungan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bukanlah perebutan kekuasaan, tetapi langkah untuk mengatasi kesalahan penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 di Malaysia yang terus berlanjut dengan mencetak rekor tertinggi meskipun dikunci secara nasional.

The Straits Times melaporkan, mantan wakil perdana menteri ini menunjukkan bahwa total kasus “mendekati satu juta dan pemanfaatan tempat tidur ICU (unit perawatan intensif) hampir mencapai kapasitas penuh”. Dia mengatakan dalam sebuah posting Facebook: “Hasilnya adalah ekonomi yang menurun. Banyak yang kehilangan sumber pendapatan.

“Namun, pandemi terus melonjak. Lebih banyak nyawa melayang. Tidak ada tanda-tanda akan mereda. Apakah UMNO tidak mengetahui ini? UMNO mengerti semua ini. UMNO tahu rakyat sudah tidak tahan lagi. Bangsa ini harus segera pulih.”

UMNO, yang memiliki 38 anggota parlemen, adalah partai terbesar dalam pakta Perikatan Nasional (PN) pimpinan Tan Sri Muhyiddin dan diwakili oleh 17 menteri dan wakil menteri dalam pemerintahannya.

Pengumuman UMNO pada hari Kamis yang mendesak Muhyiddin untuk mengundurkan diri atas dugaan kegagalan pemerintahannya mendapat kecaman yang meningkat, bahkan dari sekutunya dalam koalisi Barisan Nasional (BN) yang dulu dominan.

Baik Asosiasi China Malaysia dan Kongres India Malaysia mengatakan mereka akan mempertahankan dukungan mereka untuk Perdana Menteri.

Sementara itu, UMNO sendiri tampak terpecah, dengan anggota parlemen senior terus mengklaim bahwa bagian terbesar dari anggota parlemen partai tetap teguh pada administrasi PN, sehingga mereka dapat fokus untuk mengatasi gelombang virus corona paling mematikan di negara itu.

Zahid, yang menghadapi puluhan tuduhan korupsi yang diajukan setelah partainya kalah dalam pemilihan 2018, mengakui bahwa “UMNO telah dituduh bermain politik… berbicara seperti oposisi dan bertindak atas agenda pribadi presiden”.

“Sama sekali tidak benar bahwa keputusan UMNO kemarin karena haus kekuasaan. Kalau begitu, lebih baik berpegang pada kekuasaan sekarang. UMNO tidak bisa menjadi ‘pak sanggup’ (enabler) atas kegagalan pemerintah PN, ” dia menambahkan.

Sekutu Zahid, Najib Razak, mantan perdana menteri yang mengajukan banding atas dakwaan korupsi dalam skandal 1Malaysia Development Berhad, juga menuduh pada hari Jumat “penanganan pemerintah PN terhadap COVID-19 semakin buruk dengan berbagai kesalahan yang berulang meskipun jelas kesalahan besar ini akan memblokir pemilihan … seolah-olah kesalahan ini dilakukan dengan sengaja”.

Tetapi pemerintahan Muhyiddin terus beroperasi seperti biasa pada hari Jumat, meskipun ketidakpastian terus berlanjut atas legitimasinya.