Yomiuri: Jepang Akan Pertimbangkan Aturan yang Lebih Ketat Soal Dana Asing

CakapCakap – Cakap People! Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk memperketat peraturan tentang dana asing yang memegang saham di perusahaan-perusahaan domestik dengan teknologi penting di bidang-bidang seperti tenaga nuklir dan pertahanan. Demikian surat kabar Yomiuri melaporkan pada hari Rabu, 23 Juni 2021.

Reuters melaporkan, aturan baru ini akan bertujuan untuk mencegah dana dan perusahaan luar negeri dari tuntutan pada perusahaan Jepang yang dapat melemahkan daya saing mereka atau menyebabkan bocornya keahlian teknologi, kata surat kabar itu, tanpa mengutip sumber.

Pertanyaan tentang seberapa jauh pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam masalah pemegang saham telah menjadi fokus sejak penyelidikan independen menemukan manajemen Toshiba Corp berkolusi dengan kementerian perdagangan untuk menekan investor asing.

Setelah penyelidikan, menteri perdagangan Jepang mengatakan adalah normal bagi pemerintah untuk berurusan dengan perusahaan individu ketika masalah keamanan nasional dipertaruhkan dan kebijakan yang diterapkan oleh kementerian perdagangan adalah “alami”.

Pemerintah berencana untuk membuat langkah-langkah khusus pada akhir tahun ini, kata surat kabar itu.

Seorang pejabat kementerian perdagangan membantah laporan itu, dengan mengatakan mereka tidak mempertimbangkan pengetatan peraturan. Kementerian keuangan tidak segera tersedia untuk berkomentar.

Yomiuri mengatakan aturan baru bisa meminta dana asing yang melanggar aturan baru untuk menjual kepemilikan mereka di perusahaan Jepang.

Dengan aturan baru, pemerintah akan mendukung retensi dan pengembangan teknologi yang dianggap penting bahkan setelah dana asing telah melakukan investasi, tambahnya.

Setiap tindakan baru akan mengikuti aturan kepemilikan asing yang lebih ketat pada ratusan perusahaan yang ditunjuk sebagai operasi inti keamanan nasional yang mulai berlaku pada Mei tahun lalu.

Investor asing yang membeli saham 1% atau lebih di perusahaan inti tersebut pada prinsipnya menghadapi pra-penyaringan, dibandingkan dengan ambang batas sebelumnya sebesar 10%.

Sektor-sektor penting yang dipilih untuk keamanan nasional termasuk bidang-bidang seperti minyak, kereta api, utilitas, senjata, ruang angkasa, tenaga nuklir, penerbangan, telekomunikasi dan keamanan siber.