in ,

AS, Jepang, dan Korea Selatan Sepakat Terus Bekerjasama Soal Denuklirisasi Korea Utara

Sung Kim adalah diplomat AS kelahiran Korea Selatan yang juga kini menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia.

CakapCakapCakap People! Utusan AS, Jepang, dan Korea Selatan, Senin, 21 Juni 2021, sepakat untuk terus bekerja sama menuju denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea melalui dimulainya kembali dialog awal dengan Korea Utara, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Kyodo News melaporkan, pada awal pertemuan langsung mereka di Seoul, Sung Kim, perwakilan khusus AS yang baru ditunjuk untuk Korea Utara, menyatakan harapan untuk tanggapan positif dari Utara menyusul tawaran AS untuk berdialog.

Sekedar diketahui, Sung Kim adalah diplomat AS kelahiran Korea Selatan.

Sung Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. [Foto: AFP/KAZUHIRO NOG]

Pertemuan tersebut juga menghadirkan Takehiro Funakoshi, kepala Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, dan Noh Kyu Duk, perwakilan khusus Korea Selatan untuk urusan perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea.

Ketiganya “setuju untuk melanjutkan kerja sama di antara tiga negara untuk membawa kemajuan yang efektif dalam mencapai denuklirisasi lengkap dan penyelesaian perdamaian permanen di Semenanjung Korea dengan melanjutkan pembicaraan dengan Korea Utara sesegera mungkin,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

“Kami terus berharap DPRK akan merespon positif penjangkauan kami, dan tawaran kami untuk bertemu di mana saja, kapan saja tanpa prasyarat,” kata Kim di awal. DPRK adalah singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menyelesaikan tinjauan kebijakan Korea Utara dan mengisyaratkan kesiapannya untuk berdialog dengan Korea Utara, sambil membangun perjanjian bilateral 2018 yang mencakup komitmen Pyongyang terhadap denuklirisasi.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pekan lalu “menekankan perlunya bersiap untuk dialog dan konfrontasi, terutama untuk sepenuhnya siap menghadapi konfrontasi” dengan pemerintahan Biden, menurut Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola pemerintah.

Ilustrasi. [Foto via Pixabay]

Pertemuan Senin adalah pembicaraan trilateral tatap muka pertama sebagai utusan khusus AS untuk Korea Utara untuk Kim, yang ditunjuk untuk posisi itu bulan lalu. Sung Kim juga merangkap sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia saat ini.

“Kebijakan kami menyerukan pendekatan praktis dan terkalibrasi yang terbuka untuk dan akan mengeksplorasi diplomasi dengan DPRK, karena kami berusaha membuat kemajuan praktis yang meningkatkan keamanan Amerika Serikat dan sekutu kami,” kata Kim.

Tetapi utusan AS mengindikasikan bahwa Washington juga akan terus memberikan tekanan pada Pyongyang, menekankan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara akan terus dilaksanakan untuk mengatasi ancaman yang sedang berlangsung yang ditimbulkannya kepada masyarakat internasional.

Pada pertemuan yang sama, Jepang memperoleh dukungan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan ketika mencari lagi pemahaman dan kerjasama mereka dalam penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Funakoshi dan Noh mengadakan pertemuan terpisah pada hari yang sama, seperti yang dilakukan Kim dan Noh sebelum pertemuan tiga arah.

Pada KTT AS-Korea Utara pertama pada 2018 di Singapura, Kim Jong Un dan pendahulu Biden, Donald Trump, sepakat bahwa Washington akan memberikan jaminan keamanan kepada Pyongyang sebagai imbalan atas denuklirisasi “lengkap” di Semenanjung Korea.

Pada pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In pada bulan Mei, Biden mengisyaratkan bahwa kebijakannya akan dibangun di atas kesepakatan 2018, dengan fokus pada tujuan denuklirisasi serta meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

Bitcoin Jatuh di Bawah $30.000 Untuk Pertama Kalinya Dalam Lima Bulan Gegara China

Yomiuri: Jepang Akan Pertimbangkan Aturan yang Lebih Ketat Soal Dana Asing