Pengadilan Independen: Presiden China Xi Jinping Bertanggung Jawab atas ‘Genosida’ Uighur

CakapCakap – Cakap People! Sebuah pengadilan tidak resmi atau independen yang terdiri dari para pengacara dan juru kampanye mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping memikul tanggung jawab utama atas apa yang mereka sebut sebagai genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Uighur dan anggota minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.

Reuters melaporkan, China menolak temuan pengadilan independen yang dipimpin oleh pengacara Inggris Geoffrey Nice dan tidak memiliki kekuatan sanksi hukum atau penegakan. China menganggap itu sebagai “lelucon” yang digunakan oleh musuh-musuhnya untuk menyebarkan kebohongan.

“Republik Rakyat China (RRC) telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Uighur, Kazakh dan etnis minoritas lainnya di wilayah barat laut China yang dikenal sebagai Xinjiang,” kata Pengadilan Uighur yang berbasis di Inggris, Kamis, 9 Desember 2021.

“Pengadilan puas bahwa Presiden Xi Jinping … dan pejabat sangat senior lainnya di RRC dan PKC (Partai Komunis China) memikul tanggung jawab utama atas tindakan yang telah terjadi di Xinjiang.”

Kongres Uighur Dunia (WUC), yang mewakili kepentingan sebagian besar Muslim Uighur di Xinjiang dan di seluruh dunia, meminta Nice pada tahun 2020 untuk membentuk pengadilan independen untuk menyelidiki tuduhan pelecehan di Xinjiang.

Beberapa anggota parlemen dan parlemen asing, serta sekretaris negara AS di pemerintahan Biden dan Trump, telah menyebut perlakuan terhadap Uighur sebagai genosida.

Namun China dengan tegas membantahnya.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, kementerian luar negeri China menolak WUC sebagai organisasi separatis di bawah kendali dan pendanaan pasukan anti-China di Amerika Serikat dan Barat.

“Pengadilan yang disebut ini tidak memiliki kredensial hukum atau kredibilitas apapun,” kata seorang juru bicara kementerian luar negeri China, menggambarkan kesaksian yang diberikan itu adalah salah dan menganggap itu sebagai “lelucon politik yang dilakukan oleh beberapa badut”.

“Kebohongan tidak dapat menyembunyikan kebenaran, tidak dapat menipu masyarakat internasional atau menghentikan perjalanan bersejarah … stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran Xinjiang,” kata juru bicara kementerian tentang pengadilan Uighur.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi manusia (HAM) memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama warga Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.

China awalnya membantah kamp-kamp itu ada tetapi kemudian mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. Pada akhir 2019, China mengatakan semua orang di kamp telah “lulus”.

WUC yang berbasis di Munich menyambut baik keputusan pengadilan tersebut.

Kedutaan China di London mengatakan pengadilan itu adalah alat musuh China yang menyebarkan kebohongan.

Ini “tidak lain adalah alat politik yang digunakan oleh beberapa elemen anti-China dan separatis untuk menipu dan menyesatkan publik,” kata seorang juru bicara kedutaan.

“Siapapun yang memiliki hati nurani dan akal sehat tidak akan terpedaya atau tertipu,” kata juru bicara itu.