Pemilik Restoran di Thailand Frustrasi Dengan Larangan Baru Makan di Tempat; Cegah COVID-19

CakapCakap – Cakap People! Pemilik restoran di Bangkok dan provinsi sekitarnya dibuat frustrasi setelah larangan makan di tempat diberlakukan kembali pada Senin, 28 Juni 2021, seminggu setelah pemerintah melonggarkan langkah-langkah pengendalian COVID-19.

Larangan itu diumumkan Sabtu malam, 26 Juni 2021, setelah jumlah kasus harian Thailand naik di atas 2.000 selama beberapa minggu. Itu diberlakukan bersama dengan pembatasan lain pada perjalanan antarprovinsi, lokasi konstruksi dan pertemuan di berbagai bagian negara, dan akan berlangsung setidaknya 30 hari, mengutip laporan Channel News Asia.

Ini menjadi pukulan bagi banyak pemilik restoran, beberapa di antaranya baru saja mulai pulih dari larangan makan di tempat sebelumnya.

“Bagaimana perasaan saya ketika saya mendengar tentang pembatasan terbaru? Kesal,” kata Mika Apichatsakol. Restoran vegan miliknya, Bangkok City Diner, telah menangguhkan layanan makan di tempat mulai 1 Mei untuk mengikuti perintah pemerintah. Sejak itu, ia hanya berhasil menyajikan makanan untuk pengiriman.

“Kami sebenarnya telah merencanakan untuk membuka kembali untuk layanan makan di tempat pada 1 Juli. Kami mengumumkannya sekitar seminggu yang lalu, dan sekarang kami hanya akan kembali ke layanan pengiriman saja,” kata Mika kepada Channel News Asia.

Thailand sedang berjuang melawan gelombang ketiga infeksi COVID-19, yang dimulai pada April ketika sebuah cluster ditemukan di klub malam kelas atas di Bangkok.

Lebih dari 220.000 orang sejak itu dites positif terkena virus corona dan setidaknya 1.840 pasien telah meninggal karena penyakit itu.

Untuk menekan penyebaran, pemerintah memberlakukan pembatasan restoran dan berbagai bisnis. Namun, situasinya memburuk bulan lalu ketika virus menginfeksi narapidana di penjara dan fasilitas penahanan yang padat secara nasional.

Pekan lalu, beberapa tindakan pengendalian dilonggarkan dan gerai makanan dan minuman diizinkan tetap buka untuk pengunjung hingga pukul 23.00. Tapi itu tidak berlangsung lama.

Banyak cluster baru yang dilaporkan dan beberapa di antaranya melibatkan pekerja di industri konstruksi dan jasa.

Menurut Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, pejabat kesehatan memantau lebih dari 100 cluster di Bangkok saja.

Situasi tersebut mendorong Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha untuk memberlakukan pembatasan tertentu di daerah-daerah dengan infeksi COVID-19 yang tinggi seperti Bangkok dan provinsi-provinsi terdekatnya.

Untuk beberapa pemilik restoran, kembalinya larangan layanan makan di tempat berdampak buruk pada bisnis dan anggota staf mereka. Setiap gelombang wabah datang dengan pembatasan yang memangkas pendapatan mereka dan menyusutkan modal mereka dengan hampir tidak ada kompensasi dari pemerintah.

“Saya menonton berita sampai jam 1 pagi dan saya bingung,” kata pemilik restoran Thavalsak Grajangpho dari Ruean Rim Nam di Bangkok.

“Saya pikir itu sama untuk setiap restoran yang telah melakukannya – tiba-tiba, di pagi hari, kami harus membatalkan semua pesanan kami,” tambahnya.

“Saya cukup terkejut dan saya pikir itu tidak adil.”

Pada hari Senin, 28 Juni 2021, Jenderal Prayut menjanjikan kompensasi bagi pengusaha dan karyawan yang terkena dampak perintah terbarunya. Mereka termasuk pemilik restoran, anggota staf mereka, pekerja konstruksi dan majikan mereka di Bangkok dan sekitarnya.

“Kami tidak kurang terpengaruh dari Anda, terlebih lagi sebenarnya karena kami harus memastikan semua orang dapat hidup melalui periode ini. Biarkan saya memberi tahu Anda, banyak negara bahkan lebih buruk daripada yang kita lakukan saat ini, ”katanya dalam konferensi pers setelah bertemu dengan penasihat ekonomi di Gedung Pemerintah.

“Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga.”

Menurut Danucha Pichayanan, sekretaris jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, karyawan yang terkena dampak pembatasan baru akan menerima 50 persen dari gaji mereka tetapi tidak lebih dari 7.500 baht (US$235) dari pemerintah, dengan tambahan 2.000 baht (US$63), jika mereka terdaftar dalam sistem jaminan sosial.

Pengusaha akan menerima 3.000 baht (US$94) untuk setiap karyawan selama mereka juga terdaftar dalam sistem. Namun, jumlah karyawan dibatasi hingga 200 orang.

“Dalam hal pengusaha dan karyawan tidak ada dalam sistem tetapi membutuhkan bantuan, silakan segera daftarkan diri Anda di sistem jaminan sosial,” kata Danucha dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah, Senin.

“Pengusaha kemudian akan menerima 3.000 baht untuk setiap karyawan yang mereka miliki. Karyawan berkebangsaan Thailand kemudian akan mendapatkan masing-masing 2.000 baht juga. ”

Namun, para karyawan ini tidak akan menerima subsidi, yang bernilai setengah dari gaji mereka. Mereka diwajibkan oleh undang-undang untuk berkontribusi pada dana jaminan sosial setidaknya selama enam bulan sebelum mereka dapat menerima subsidi, menurut Danucha. Subsidi diberikan selama satu bulan.

Bagi pemilik restoran seperti Thavalsak, yang masih harus membayar sewa dan pekerja, masa depannya masih belum pasti.

“Gelombang ini lebih buruk dari yang pertama kali dan tidak ada jaminan bahwa setelah satu bulan penutupan, itu akan benar-benar berakhir,” katanya kepada Channel News Asia. “Saya marah, pasti. Saya merasa mereka sama sekali tidak berempati dengan UKM (usaha kecil dan menengah) seperti kami.”

“Saya pikir semua orang bertanya-tanya mengapa restoran tutup dan bukan tempat seperti mal, dan berapa banyak cluster COVID-19 yang sebenarnya disebabkan oleh restoran,” tambah Mika.