Negara Bagian Terpadat di India Ini Usulkan RUU Kebijakan Dua Anak

CakapCakap – Cakap People! Negara bagian terpadat di India, Uttar Pradesh, telah mengusulkan Undang-Undang yang bertujuan untuk mencegah pasangan memiliki lebih dari dua anak, menjadi negara bagian kedua yang diperintah oleh partai Perdana Menteri Narendra Modi yang membuat proposal semacam itu.

Jika Uttar Pradesh adalah sebuah negara, 240 juta penduduknya akan menjadikannya negara terpadat kelima di dunia, dan kepadatan penduduk di negara bagian utara lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional, Reuters melaporkan.

Di bawah proposal pemerintah negara bagian yang diumumkan pada hari Sabtu, pasangan dengan lebih dari dua anak tidak akan diizinkan untuk menerima tunjangan atau subsidi pemerintah dan akan dilarang melamar pekerjaan pemerintah negara bagian.

RUU tersebut mengatakan bahwa karena “sumber daya ekologi dan ekonomi negara yang terbatas, maka perlu dan mendesak agar penyediaan kebutuhan dasar kehidupan manusia dapat diakses oleh semua warga negara”.

Pendapatan per kapita di Uttar Pradesh kurang dari setengah rata-rata nasional.

Rancangan Undang-Undang (RUU), yang terbuka untuk menerima masukan atau komentar publik hingga Juli, perlu diratifikasi oleh anggota parlemen negara bagian.

India, yang diperkirakan akan menyalip China sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2027, tidak memiliki kebijakan dua anak nasional.

Negara bagian Assam di timur laut, yang juga diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata milik Modi, bulan lalu mengumumkan rencana untuk tindakan serupa yang akan menahan tunjangan pemerintah untuk keluarga dengan lebih dari dua anak.

Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma mengatakan proposal itu sebagian untuk mengendalikan pertumbuhan populasi Muslim berbahasa Bengali di negara bagian yang asal-usulnya terlacak dari negara tetangga Bangladesh.

Uttar Pradesh, dipimpin oleh seorang garis keras Hindu, Yogi Adityanath, di mana negara bagian itu juga adalah merupakan rumah bagi populasi Muslim yang besar.

Rancangan Undang-Undang negara itu juga mencakup bagian termasuk insentif untuk pasangan dua anak jika salah satu dari mereka yang memilih untuk sterilisasi sukarela, termasuk pinjaman lunak untuk konstruksi atau pembelian rumah dan potongan harga untuk tagihan listrik dan pajak properti.