Jepang Umumkan Keadaan Darurat di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19, Berlaku Hingga 7 Februari 2021

CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akhirnya mengumumkan keadaan darurat di Tokyo dan tiga prefektur tetangganya pada Kamis, 7 Januari 2021, di tengah lonjakan jumlah kasus COVID-19 di negara tersebut.

Keputusan tersebut mulai berlaku pada Kamis tengah malam di Tokyo, Kanagawa, Chiba, dan Saitama – rumah bagi 36,8 juta orang di salah satu wilayah metropolitan tersibuk di dunia – dan akan berlaku hingga 7 Februari 2021.

Kampanye pariwisata Go To Travel secara nasional juga ditangguhkan hingga tanggal yang sama.

Tindakan yang lebih keras ini dilakukan ketika Tokyo mencatat rekor kasus harian tertinggi baru sebanyak 2.447 – melonjak 53 persen dari rekor sebelumnya 1.591 kasus hanya sehari sebelumnya — dengan jumlah kasus serius naik ke rekor 121. Kanagawa, Saitama dan Chiba melaporkan ulang catatan masing-masing dengan 679, 460 dan 450 kasus COVID-19.

“Situasi menjadi semakin meresahkan dan kami merasakan krisis yang meningkat,” kata PM Suga dalam konferensi pers, seperti dikutip The Straits Times.

“Kita harus menghentikan penyebaran infeksi, dengan keadaan darurat ini, dan kita ingin tindakan yang efektif dan efisien diterapkan.”

PM Suga mengatakan bahwa durasi dan ruang lingkup keadaan darurat akan ditinjau, dan mungkin akan diperpanjang atau ditingkatkan lagi jika tindakan yang lebih agresif dianggap diperlukan.

Jepang telah berjuang untuk mengendalikan gelombang ketiga infeksi COVID-19, dengan krisis yang meningkat secara nasional. Setidaknya ada 7.490 kasus baru pada Kamis, 7 Januari 2021 – juga tertinggi baru dalam satu hari – karena jumlah pasien serius mencapai rekor baru 796.

Suga sudah lama enggan untuk menyerukan keadaan darurat karena kekhawatiran masalah ekonomi yang sulit diselesaikan, dengan kebangkrutan dan bunuh diri melonjak ke level tertinggi baru tahun lalu. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan pada hari Kamis bahwa lebih dari 80.000 pekerjaan telah hilang selama pandemi.

Alih-alih secara proaktif mengambil inisiatif, pemerintah tetap bertahan bahkan ketika tanda-tanda awal dari “gelombang ketiga” mulai terlihat pada bulan November. PM Suga menolak untuk mengambil tindakan yang lebih ketat sampai jajak pendapat media menunjukkan peringkat persetujuan untuk kabinet Suga menukik, dan keputusan darurat diberlakukan menyusul permintaan dari gubernur di wilayah Tokyo Raya agar pemerintah nasional mempertimbangkannya Sabtu lalu.

Keputusan tersebut telah diremehkan karena sudah terlalu terlambat, dan terlalu setengah hati untuk menahan wabah dengan Olimpiade kurang dari 200 hari lagi. Para ahli mempertanyakan efikasinya, mengingat ruang lingkup yang terbatas.

Tidak ada penutupan

Meski keadaan darurat diberlakukan saat ini, tetapi tercatat tidak ada yang ditutup. Hal itu berbeda ketika keadaan darurat pertama pada 7 April hingga 25 Mei tahun lalu. Sebaliknya, keputusan tersebut ditujukan pada restoran dan bar dengan meminta mereka untuk tutup pada pukul 20.00 — dua jam lebih awal dari sebelumnya, yang sebagian besar diabaikan saat berlaku pedoman pukul 22.00 — kecuali untuk layanan pengiriman dan pengantaran. PM Suga mengutip para ahli yang mengatakan bahwa ini adalah “daerah berisiko tinggi”.

Meskipun tidak ada tindakan hukum untuk menjatuhkan sanksi pada kegiatan bisnis yang tidak patuh, Jepang akan memberikan insentif kepada mereka yang mematuhi jam malam dengan memberikan 60.000 yen per hari dan mempermalukan mereka yang tidak patuh.

Acara-acara masih diizinkan untuk diselenggarakan, tetapi harus dibatasi untuk 5.000 orang atau setengah kapasitas tempat atau lebih rendah.