Inggris Tegur China Atas Penggunaan UU Keamanan di Hong Kong

CakapCakap – Cakap People! Inggris telah menegur China karena memperluas penggunaan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional di Hong Kong, merinci serangan terhadap pengadilan kebanggaan kota itu, kelompok masyarakat sipil dan diplomat asing.

“Erosi kebebasan di Hong Kong adalah penghinaan terhadap kebebasan dan demokrasi,” kata Menteri Luar Negeri Liz Truss dalam publikasi pada hari Selasa, 14 Desember 2021, dari laporan enam bulanan terbaru pemerintahnya tentang Hong Kong, Reuters melaporkan.

“Lebih dari setahun sejak diperkenalkannya undang-undang keamanan nasional, otoritas China daratan dan Hong Kong telah menggunakan undang-undang tersebut dan institusi terkait untuk melawan semua oposisi, pers bebas, dan masyarakat sipil di Hong Kong,” kata Truss dalam kata pengantar laporan tersebut.

“Pembatasan ruang untuk kebebasan berekspresi dari pandangan alternatif ini terus melemahkan checks and balances pada kekuasaan eksekutif.”

Laporan tersebut, yang mencakup peristiwa hingga 30 Juni 2021, tampaknya lebih kuat daripada laporan sebelumnya yang menargetkan dampak UU Keamanan Nasional.

Baik pemerintah China dan Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang mengecam laporan tersebut, dengan juru bicara kedutaan China di London memperingatkan bahwa “upaya Inggris untuk membuat masalah di Hong Kong atau menggunakan Hong Kong untuk menahan China tidak akan berhasil.

Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasinal di pusat keuangan Asia itu pada Juni 2020 setelah berbulan-bulan dipenuhi protes anti-pemerintah yang terkadang disertai kekerasan mengguncang kota itu pada 2019.

Mencermati penerapan UU tersebut terhadap beberapa media dan jurnalis, laporan tersebut memetakan tekanan oleh media pro-Beijing yang telah memaksa serikat pekerja dan kelompok lain dibubarkan.

Menguraikan kritik dari beberapa pejabat daratan, ia menyatakan bahwa “kemandirian peradilan semakin seimbang”.

Truss mengatakan, bagaimanapun, dia percaya hakim Inggris masih bisa “memainkan peran positif dalam mendukung independensi peradilan ini.”

Hakim Inggris telah lama bertugas di antara ahli hukum asing yang diangkat ke pengadilan tertinggi Hong Kong, pengaturan yang dirancang untuk menjaga kepercayaan pada sistem hukum kota yang dipandang sebagai landasan kebebasan sosial dan komersial yang lebih luas.

Inggris menyerahkan Hong Kong, bekas jajahannya itu kembali ke pemerintahan China pada 1997 di tengah jaminan dari China bahwa kelangsungan hidup kota itu akan dilindungi di bawah model “satu negara, dua sistem”.

Truss mengatakan Inggris berkomitmen untuk terus memantau situasi di Hong Kong, termasuk berbicara dengan berbagai politisi.

Dia menyatakan keprihatinannya pada “pola yang berkembang dari otoritas China daratan dan Hong Kong yang salah mengartikan kontak diplomatik normal seperti kolusi asing”.

Pemerintah Hong Kong mengatakan “sangat menentang tuduhan tidak berdasar”, mendesak Inggris untuk “berhenti mencampuri urusan dalam negeri China melalui urusan Hong Kong”.

Ia juga mengatakan menentang kritik laporan itu terhadap perombakan sistem pemilihan oleh pemerintah. Hong Kong akan memilih Dewan Legislatif baru akhir pekan ini, dengan banyak tokoh oposisi di penjara atau diasingkan dan hanya mereka yang digolongkan sebagai “patriot” yang diizinkan untuk mencalonkan diri.