Uni Eropa Tangguhkan Pendanaan Program WHO di Kongo Usai Skandal Seks

CakapCakap – Cakap People! Komisi Eropa telah menangguhkan pendanaan untuk program-program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Republik Demokratik Kongo karena kekhawatiran atas penanganan badan PBB itu atas skandal pelecehan seksual.

Surat tertanggal 7 Oktober dari Komisi Eropa bertanda “SENSITIF”, yang dilihat oleh Reuters, menyampaikan kepada WHO tentang penangguhan segera pendanaan untuk lima program WHO, termasuk operasi Ebola dan COVID-19, Reuters melaporkan.

Jumlah total pendanaan itu sebesar lebih dari 20,7 juta euro (US$24,02 juta).

Komisi Eropa, dalam sebuah pernyataan email kepada Reuters di Brussels, mengkonfirmasi langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan mitra untuk memiliki “perlindungan yang kuat untuk mencegah insiden yang tidak dapat diterima seperti itu serta untuk bertindak tegas dalam situasi seperti itu”.

“Komisi untuk sementara menangguhkan pendanaan dan akan menahan pemberian dana baru terkait dengan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh WHO di Republik Demokratik Kongo. Langkah ini tidak mempengaruhi pendanaan UE [Uni Eropa] untuk operasi WHO di tempat lain,” katanya.

Pejabat WHO yang dihubungi secara terpisah untuk memberikan komentar tidak segera menjawab.

Penangguhan pendanaan UE meningkatkan tekanan diplomatik pada WHO dan direktur jenderal (Dirjen) WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas pelanggaran yang didokumentasikan dan kelalaian manajemen, dan untuk mencegahnya terjadi lagi di mana saja.

Sekitar 83 pekerja bantuan, seperempat dari mereka dipekerjakan oleh WHO, terlibat dalam pemaksaan dan pelecehan seksual selama epidemi Ebola ke-10 di Kongo, sebuah komisi independen mengatakan bulan lalu. Laporan itu mengutip sembilan tuduhan pemerkosaan.

Salinan surat Uni Eropa dikirim ke Code Blue Campaign, bagian dari Aids-free World, sebuah kelompok pengawas yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran seksual yang dilakukan oleh personel sipil dan militer PBB.

Surat Komisi Eropa, yang ditujukan kepada Dirjen WHO, menyuarakan “keprihatinan ekstrem” atas “besarnya temuan”.

Ia memberi jaminan bahwa para korban telah dilindungi dan diberi kompensasi; rincian proses rekrutmen WHO di Kongo termasuk pemeriksaan latar belakang; tindakan WHO untuk memastikan tersangka pelaku tidak dipekerjakan kembali oleh PBB atau kelompok bantuan; dan tinjauan independen tentang “tanggung jawab individu dalam WHO atas kelalaian dalam menangani tuduhan dan bukti”.

“Mengingat gawatnya situasi yang dilaporkan, Komisi dengan ini menangguhkan semua pendanaan yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Anda di Republik Demokratik Kongo,” bunyinya.

Komisi Eropa menunggu jawaban WHO dalam waktu 30 hari dan mengatakan bahwa Brussels kemudian akan mengambil 30 hari lagi untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pendanaan atau mengkonfirmasi penangguhan hingga 30 hari lagi. Sementara ini, tidak ada dana baru yang akan diberikan kepada WHO untuk kegiatan di Kongo, tambahnya.