‘Tembak Sampai Mereka Mati’: Beberapa Polisi Myanmar Mengatakan Melarikan Diri Ke India Setelah Menolak Perintah Tindak Pengunjuk Rasa

CakapCakap – Cakap People! Ketika Tha Peng diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa dengan senapan mesin ringannya untuk membubarkan mereka di kota Khampat di Myanmar pada 27 Februari, kopral tombak polisi itu mengatakan dia menolak perintah tersebut.

“Keesokan harinya, seorang petugas menelepon untuk menanyakan apakah saya akan menembak,” katanya. Polisi berusia 27 tahun itu menolak lagi, dan kemudian mengundurkan diri dari kepolisian, mengutip laporan Reuters, Rabu, 9 Maret 2021.

Pada 1 Maret 2021, Tha Peng mengatakan dia meninggalkan rumah dan keluarganya di Khampat dan melakukan perjalanan selama tiga hari, kebanyakan pada malam hari untuk menghindari deteksi, sebelum menyeberang ke negara bagian Mizoram timur laut India.

“Saya tidak punya pilihan,” kata Tha Peng kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Selasa, 9 Maret 2021, berbicara melalui penerjemah. Dia hanya memberikan sebagian dari namanya untuk melindungi identitasnya. Reuters melihat kartu polisi dan KTP yang mengonfirmasi nama tersebut.

Tha Peng mengatakan dia dan enam rekannya semuanya tidak mematuhi perintah pada 27 Februari 2021 lalu dari seorang atasan, yang tidak dia sebutkan identitasnya.

Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi akunnya atau akun lain yang dikumpulkan di dekat perbatasan Myanmar-India.

Deskripsi kejadian serupa dengan yang diberikan kepada polisi di Mizoram pada 1 Maret oleh kopral tombak polisi Myanmar lainnya dan tiga polisi yang menyeberang ke India, menurut dokumen internal polisi rahasia yang dilihat oleh Reuters.

Dokumen tersebut ditulis oleh petugas polisi Mizoram dan memberikan rincian biografi keempat individu tersebut dan penjelasan mengapa mereka melarikan diri. Itu tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

“Karena gerakan pembangkangan sipil mendapatkan momentum dan protes yang diadakan oleh pengunjuk rasa anti-kudeta di berbagai tempat, kami diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa,” kata mereka dalam pernyataan bersama kepada polisi Mizoram.

“Dalam skenario seperti itu, kami tidak punya nyali untuk menembak orang-orang kami sendiri yang merupakan demonstran damai,” kata mereka.

Junta militer Myanmar, yang melancarkan kudeta pada 1 Februari dan menggulingkan pemerintah sipil negara itu, tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Junta mengatakan mereka bertindak dengan sangat menahan diri dalam menangani apa yang disebutnya sebagai demonstrasi oleh “pengunjuk rasa huru-hara” yang dituduhnya menyerang polisi dan merusak keamanan dan stabilitas nasional.

Kasus Tha Peng adalah salah satu kasus pertama yang dilaporkan oleh media tentang polisi yang melarikan diri dari Myanmar setelah tidak mematuhi perintah dari pasukan keamanan junta militer.

Protes harian terhadap kudeta sedang dilakukan di seluruh negeri dan pasukan keamanan telah menindak. Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan lebih dari 1.800 orang ditahan, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners), sebuah kelompok advokasi.

Reuters belum dapat mengonfirmasi angka tersebut secara independen.

Di antara tahanan tersebut adalah peraih Nobel Aung San Suu Kyi, yang memimpin pemerintahan sipil.

Puluhan orang melarikan diri

Sekitar 100 orang dari Myanmar, kebanyakan polisi dan keluarga mereka, telah melintasi perbatasan ke India sejak protes dimulai, menurut seorang pejabat senior India.

Beberapa orang telah berlindung di distrik Champhai Mizoram yang berbatasan dengan Myanmar, tempat di mana Reuters mewawancarai tiga warga negara Myanmar yang mengatakan mereka pernah bertugas sebagai polisi.

Selain KTP, Tha Peng juga menunjukkan foto tak bertanggal dirinya yang mengenakan seragam polisi Myanmar. Dia mengatakan dia bergabung dengan kepolisian sembilan tahun lalu.

Tha Peng mengatakan bahwa, menurut aturan polisi, pengunjuk rasa harus dihentikan dengan peluru karet atau ditembak di bawah lutut. Reuters tidak dapat memverifikasi kebijakan polisi.

Tapi Tha Peng mengaku diberi perintah oleh atasannya untuk “menembak sampai mereka mati”, tambahnya.

Ngun Hlei, yang mengatakan dia ditempatkan sebagai polisi di kota Mandalay, mengatakan dia juga menerima perintah untuk menembak.

Dia tidak memberikan tanggal, atau menentukan apakah perintah itu adalah menembak untuk membunuh. Dia tidak memberikan rincian korban apapun.

Polisi berusia 23 tahun itu juga hanya memberikan sebagian dari nama lengkapnya dan membawa KTP.

Tha Peng dan Ngun Hlei mengatakan mereka yakin polisi bertindak di bawah perintah dari militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw.

Mereka tidak memberikan bukti.

Empat polisi Myanmar lainnya sependapat dengan keduanya, menurut dokumen polisi rahasia.

“… militer menekan pasukan polisi yang sebagian besar adalah polisi untuk menghadapi rakyat,” kata mereka.

Ngun Hlei mengatakan dia ditegur karena tidak mematuhi perintah dan dipindahkan. Dia mencari bantuan dari aktivis pro-demokrasi online dan menemukan jalannya melalui jalan darat ke desa Vaphai di Mizoram pada 6 Maret.

Perjalanan ke India menghabiskan biaya sekitar 200.000 kyat Myanmar (sekitar Rp 2 juta), kata Ngun Hlei.

Meskipun dijaga oleh pasukan paramiliter India, perbatasan India-Myanmar memiliki “rezim pergerakan bebas”, yang memungkinkan orang untuk menjelajah beberapa mil ke wilayah India tanpa memerlukan izin perjalanan.

‘Tidak ingin kembali’

Dal yang berusia dua puluh empat tahun mengatakan dia telah bekerja sebagai polisi Myanmar di kota pegunungan Falam di barat laut Myanmar. Reuters melihat foto identitas polisinya dan memverifikasi nama tersebut.

Pekerjaannya sebagian besar bersifat administratif, termasuk membuat daftar orang-orang yang ditahan oleh polisi. Tetapi ketika protes membengkak setelah kudeta, dia mengatakan dia diperintahkan untuk mencoba menangkap pengunjuk rasa perempuan – sebuah perintah yang dia tolak.

Khawatir dipenjara karena berpihak pada para pengunjuk rasa dan gerakan pembangkangan sipil mereka, dia mengatakan dia memutuskan untuk melarikan diri dari Myanmar.

Ketiganya mengatakan bahwa ada dukungan substansial bagi para pengunjuk rasa di dalam kepolisian Myanmar.

“Di dalam kantor polisi, 90 persen mendukung pengunjuk rasa tetapi tidak ada pemimpin yang mempersatukan mereka,” kata Tha Peng, yang meninggalkan istri dan dua putrinya, salah satunya berusia enam bulan.

Seperti sebagian yang menyeberang dalam beberapa hari terakhir, ketiganya tersebar di sekitar Champhai, didukung oleh jaringan aktivis lokal.

Saw Htun Win, wakil komisaris distrik Falam Myanmar minggu lalu menulis kepada pejabat tinggi pemerintah Champhai, Wakil Komisaris Maria CT Zuali, meminta delapan polisi yang telah memasuki India untuk dikembalikan kepada mereka “untuk menjaga hubungan persahabatan antara kedua negara tetangga tersebut.”

Zuali membenarkan bahwa dia telah menerima surat itu, yang salinannya telah dilihat oleh Reuters.

Zoramthanga, Kepala Menteri Mizoram, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahannya akan menyediakan makanan sementara dan tempat berlindung bagi mereka yang melarikan diri dari Myanmar, tetapi keputusan tentang repatriasi ditunda dengan pemerintah federal India.

Tha Peng mengatakan bahwa meskipun dia merindukan keluarganya, dia takut kembali ke Myanmar.

“Saya tidak ingin kembali,” katanya sambil duduk di ruang lantai pertama yang menghadap ke perbukitan hijau yang membentang ke Myanmar.