Pemerintah Bakal Tanggung Biaya Vaksinasi COVID-19 Untuk 93 Juta Warga, Bagaimana yang Lain?

CakapCakap – Cakap People! Pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk memvaksinasi setidaknya 70 persen dari 273 juta penduduk negara mulai tahun depan dan akan menanggung biaya untuk 93 juta orang dari keluarga berpenghasilan rendah. Demikian diungkapkan Menteri BUMN, Erick Thohir, pada hari Kamis, 3 September 2020.

Vaksinasi gratis akan memprioritaskan sekitar 1,5 juta pekerja medis di garis depan perjuangan negara melawan virus corona saat vaksin untuk melawan penyakit COVID-19 tersedia akhir tahun ini.

Pemerintah telah menetapkan deadline baru untuk vaksinasi massal bakal dimulai pada Januari 2021, setelah uji klinis Fase 3 vaksin COVID-19 berhasil diselesaikan.

Seperti diketahui, Indonesia telah menerima komitmen pasokan 30 juta dosis vaksin COVID-19 dari China dan Uni Emirat Arab untuk pengiriman awal pada November 2020.

“Kami akan memastikan bahwa sekitar 1,5 juta pekerja medis terpilih menjadi yang pertama mendapatkan vaksin. Mereka adalah pahlawan kita yang berjuang di garis depan melawan pandemi ini,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam konferensi pers bersama dengan para pemimpin dokter dan asosiasi perawat di Jakarta, Kamis, 3 September 2020, melansir Jakarta Globe.

Erick yang juga mengepalai Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 mengatakan, pemerintah akan memilih 1,5 juta dokter dan perawat dengan bantuan asosiasi untuk melakukan vaksinasi massal, namun harus divaksinasi terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya.

Jika memungkinkan, tenaga medis bisa mendapatkan vaksin paling cepat Desember 2020, tambahnya.

Erick menambahkan bahwa pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi untuk 93 juta orang keluarga berpenghasilan rendah menggunakan data dari skema jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.

“Untuk mengurangi tekanan anggaran negara, pemerintah juga mendorong asosiasi pengusaha mengatur vaksinasi gratis bagi pekerjanya,” kata Erick.

Dia mengecam rumor media sosial yang menuduh bahwa pemerintah akan memprioritaskan mereka yang bersedia membayar agar bisa terdaftar di antara penerima pada gelombang pertama vaksinasi massal.

“Jangan memutarbalikkan ucapan kami untuk secara tidak benar menunjukkan bahwa orang yang membayar akan diprioritaskan daripada yang tidak,” kata Erick.

Ia mengatakan pengusaha didorong untuk mengatur vaksinasi bagi pekerjanya karena mereka mampu secara finansial.

Harga Vaksin

Erick memperkirakan harga satu dosis vaksin COVID-19 akan mencapai sekitar 7 dolar AS tahun depan. Tetapi pada tahap awal, harganya bisa menjadi 30 dolar AS karena kapasitas produksi yang terbatas dan permintaan yang lebih tinggi.

“Kita tidak boleh menganggap ini dengan prasangka bahwa vaksin akan menjadi bisnis yang menguntungkan bagi sekelompok kecil orang,” kata Erick, seraya menambahkan bahwa jumlah orang yang divaksinasi di Indonesia tetap kecil dibandingkan dengan negara lain.

“Inggris merencanakan pengadaan vaksin empat kali lipat jumlah populasinya. Kita memiliki populasi 273 juta orang, tapi saat ini kita fokus pada 70 persen populasi untuk segera divaksinasi. ”

Vaksinasi untuk warga di bawah 18 tahun akan dilakukan pada tahap selanjutnya dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat, kata Erick.

“Bukan berarti kita mengorbankan generasi muda, jadi mohon jangan memutarbalikkan kata-kata saya,” ujarnya.