Menilik Jawa Barat, Provinsi Pertama yang akan Terapkan PSBB Provinsi

CakapCakap – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai menjadi satu langkah terbaik untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Walaupun demikian, PSBB tidak diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, hanya di beberapa daerah yang memiliki potensi persebaran tinggi, dengan melihat kondisi jumlah penderita Covid-19 di daerah tersebut juga. Beberapa daerah yang sudah menerapkannya adalah 5 kotamadya di DKI Jakarta, Kota/Kabupaten di Tangerang Raya, Bodetabek, Bandung, Malang, Pekanbaru, Makassar, dan beberapa lainnya. Tetapi kabar terbaru, Jawa Barat akan menerapkan PSBB tingkat provinsi, yang akan menjadi langkah besar bagi kawasan seluas Jawa Barat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui video conference bersama 17 bupati/walikota di Jawa Barat pada 29 April 2020 kemarin. Dalam konferensi tersebut, 17 kepala daerah yang belum memberlakukan PSBB sepakat untuk menerapkan PSBB juga, menyusul beberapa daerah yang sudah menerapkan PSBB. Kesemuanya berarti sepakat untuk mengajukan PSBB tingkat provinsi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Emil, panggilan akrab Gubernur Jawa Barat menyebutkan bahwa PSBB tersebut adalah keputusan dan kebutuhan di Jawa Barat. Sehingga nantinya ketika diajukan, maka surat pengajuan adalah atas nama dari Gubernur, tidak masing-masing daerah. Apa keuntungannya jika PSBB diterapkan sebagai aturan provinsi? Akhirnya nanti ketika sudah diterapkan secara resmi, maka pelaksanaan PSBB di lapangan tidak lagi mengikuti kebijakan daerah masing-masing, tetapi satu suara dan satu komando dari Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat.

Rencananya jika pada akhir pekan ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan, maka PSBB se Provinsi Jawa Barat akan mulai diterapkan pada Rabu, 6 Mei 2020. Ridwan Kamil juga bertitip pesan kepada para Bupati dan Wali Kota, bahwa jika penerapan PSBB sudah disetujui, maka setiap daerah wajib aktif melakukan sosialisasi di media massa, hingga sampai ke masyarakat di tingkat bawah sekalipun.

Beberapa kepala daerah menyampaikan perencanaan PSBB dalam forum tersebut. Herman Suherman, Bupati Cianjur mengatakan bahwa Cianjur setuju jika akan diterapkan PSBB, tetapi dengan syarat PSBB parsial. Hal ini disebabkan karena di Cianjur selatan, peta persebaran masih hijau, sehingga PSBB belum bisa dilakukan. Selain itu, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya juga mengatakan bahwa daerahnya setuju dengan PSBB dan siap untuk mengikuti semua aturan yang diterapkan dari Gugus Tugas Provinsi.

Hal senada juga disampaikan oleh Karna Sobahi, Bupati Majalengka yang setuju juga untuk penerapan PSBB secepatnya di daerah tersebut. Majalengka termasuk salah satu daerah yang memiliki jumlah pasien positif yang cukup banyak, yang hampir semuanya merupakan imported case atau berasal dari luar Majalengka.