Kudeta Militer Myanmar: Ribuan Demonstran Berkumpul di Tokyo, Tuntut Jepang Mengambil Tindakan Lebih Keras

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada hari Senin, 1 Februari 2021, dalam aksi kudeta, memotong transisi yang tidak stabil ke demokrasi.

by Siti Nurhajaiti February 4, 2021, 8:08 pm 16.3k Views

CakapCakap – Cakap People! Ribuan demonstran asal Myanmar yang tinggal di Jepang berkumpul di luar Kementerian Luar Negeri Jepang, pada Rabu, 3 Februari 2021, menuntut Tokyo bergabung dengan sekutunya agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap kudeta militer di Myanmar.

Reuters melaporkan, dengan melambaikan foto Aung San Suu Kyi yang bercetak merah, barisan panjang demonstran mengepung gedung-gedung pemerintah di Tokyo, di mana demonstrasi politik besar-besaran relatif jarang terjadi.

“Bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebas, bebaskan Myanmar,” kerumunan demonstran itu berteriak serentak sementara perwakilan mereka menyerahkan pernyataan kepada pejabat kementerian luar negeri yang meminta Jepang untuk menggunakan semua “kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi” untuk memulihkan pemerintah sipil di Myanmar.

Para demonstran asal Myanmar yang tinggal di Jepang memegang potret pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dan telah menangkap keduanya. Para demonstran berkumpul di luar Kementerian Luar Negeri di Tokyo, Jepang, Rabu, 3 Februari, 2021. [Foto: REUTERS / Issei Kato]

Jepang dan Myanmar telah lama menikmati hubungan dekat, dengan Tokyo sebagai pendonor bantuan utama. Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di sana dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara.

Sebagaimana diketahui, militer Myanmar merebut kekuasaan pada hari Senin, 1 Februari 2021, dalam aksi kudeta, memotong transisi yang tidak stabil ke demokrasi. Militer menuding adanya penipuan pada hasil pemilihan umum November 2020 lalu, yang dimenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi secara telak.

Union of Myanmar Citizen Association, yang mengorganisir aksi demonstrasi tersebut, mengatakan Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk. Hampir 3.000 orang mengambil bagian dalam aksi protes pada hari Rabu, kata penyelenggara.

Mathida, 50 tahun yang bekerja di sebuah restoran di Tokyo, mengatakan dia bergabung dengan para demonstranlain untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

“Kami ingin pemimpin kami dan ibu kami Aung San Suu Kyi dibebaskan,” katanya. Militer bukanlah pemerintah. Dia menolak memberikan nama lengkapnya.

Myanmar soldiers stand inside Yangon City Hall after they occupied the building, in Yangon, Myanmar February 2, 2021. [Photo: REUTERS/Stringer]

Saat ditanya pada konferensi pers hari Selasa, 2 Februari 2021, apakah Jepang mendukung atau akan menekankan sikap yang telah diungkapkan Amerika Serikat, termasuk kemungkinan sanksi, juru bicara utama pemerintah tidak memberikan jawabannya secara langsung, tetapi mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dengan negara lain dan memantau situasi di Myanmar.

Seorang pejabat tinggi pertahanan mengatakan kepada Reuters minggu ini bahwa Jepang perlu berhati-hati tentang pendekatannya terhadap Myanmar karena memutus hubungan berisiko mendorong negara itu lebih dekat ke China.

Sebaliknya, kudeta tersebut telah mengundang kecaman publik dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Suu Kyi tetap ditahan meski ada seruan internasional agar dia segera dibebaskan.

Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon, Myanmar, meneriakkan dan memukul pot logam pada Selasa malam sebagai isyarat tradisional untuk mengusir karma jahat atau buruk.