Jati Sunarto
CakapCakap – Cakap People! Israel mengumumkan rencana untuk memindahkan seluruh penduduk Gaza ke apa yang mereka sebut sebagai “kota kemanusiaan”, yang akan dibangun di Rafah, Gaza selatan. Rencana itu dikecam berbagai pihak sebagai upaya Zionis untuk mengusir paksa penduduk Gaza ke sebuah “kamp konsentrasi”, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kota kemanusiaan” itu diharapkan awalnya akan menampung sekitar 600.000 warga Palestina – terutama orang-orang terlantar yang tinggal di daerah pesisir Mawasi di barat laut Rafah,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz kepada wartawan pada Senin, 7 Juli 2025.
Katz mengatakan bahwa pada akhirnya, semua dari sekira 2,2 juta warga Gaza akan ditempatkan di “kota,” yang akan diamankan oleh militer Israel dari jarak jauh dan dijalankan oleh organisasi internasional yang tidak disebutkan.
Dia menambahkan bahwa warga Palestina akan menjalani pemeriksaan sebelum ditempatkan di “kota” itu untuk memastikan tidak ada anggota Hamas yang menyelinap masuk. Skema tersebut pada akhirnya dirancang untuk menggusur seluruh penduduk Gaza dan mendorong mereka untuk “beremigrasi secara sukarela” dari daerah kantong itu ke tempat lain,
Dia mengakui semua warga Gaza yang berada di zona tersebut tidak akan diizinkan untuk kembali ke bagian lain Gaza, demikian diwartakan RT.
Menurut Katz Kementerian Pertahanan telah mulai merencanakan zona itu, namun otoritas Israel belum membuat pernyataan publik tentang skema itu. Dia juga tidak mengungkapkan apakah skema itu benar-benar telah disetujui dan kapan rencana itu akan mulai dijalankan.
Usulan “kota kemanusiaan” ini telah dikecam oleh para aktivis dan advokat hak asasi manusia, yang mencapnya sebagai kamp interniran atau kamp konsentrasi ala Nazi Jerman. Mereka memperingatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia terkait rencana tersebut.
Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, menyebut skema yang diusulkan tersebut sebagai “rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Meskipun pemerintah masih menyebut deportasi ini ‘sukarela’, orang-orang di Gaza berada di bawah begitu banyak tindakan pemaksaan sehingga tidak ada keberangkatan dari Jalur Gaza yang dapat dianggap secara hukum sebagai sesuatu yang konsensual,” ujar Sfard kepada Guardian.
Rencana “kota kemanusiaan” ini muncul setelah Israel menolak usulan perubahan Hamas terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza. Kelompok militan Palestina tersebut dilaporkan menginginkan perjanjian tersebut untuk memastikan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Konflik antara Hamas dan Israel dimulai pada Oktober 2023, ketika kelompok tersebut melancarkan serangan mendadak di wilayah selatan negara itu. Serangan awal menewaskan sekira 1.200 orang, dengan sekira 250 orang disandera. Sekira 50 sandera masih ditawan di Gaza. Kurang dari separuhnya diyakini masih hidup. Selama 21 bulan terakhir, respons militer Israel, yang melibatkan pemboman udara dan artileri berat, serta operasi darat di Jalur Gaza, telah menewaskan setidaknya 57.000 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan setempat.
