DK PBB Gagal Adopsi Sanksi Baru Terhadap Korea Utara, Ini Penyebabnya!

CakapCakap – Cakap People! Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal untuk mengadopsi sanksi baru yang didukung Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara pada hari Kamis, 26 Mei 2022. Kegagalan pemberian sanski tersebut lantaran China dan Rusia menentangnya.

Sebanyak 13 anggota DK PBB lainnya memberikan suara mendukung penjatuhan hukuman ekonomi baru sebagai tanggapan atas uji coba rudal balistik dan nuklir yang dilakukan Pyongyang. Tetapi status China dan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB berarti oposisi mereka adalah hak veto yang efektif dari rancangan resolusi tersebut, Anadolu Agency melaporkan.

Pemungutan suara dilakukan satu hari setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba rudal balistik, termasuk salah satu yang diyakini sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) paling canggih.

Korea Utara dilarang melakukan uji coba rudal balistik dan nuklir di bawah resolusi dewan berturut-turut, tetapi selama setahun terakhir telah melakukan beberapa uji coba yang bertentangan dengan komunitas internasional.

Sanksi yang ada dalam rancangan teks akan menargetkan tembakau Korea Utara dan produk pengganti tembakau serta bahan bakar mineral, minyak mineral, dan produk penyulingan mereka.

Itu memperingatkan “langkah-langkah signifikan lebih lanjut jika terjadi peluncuran rudal balistik antarbenua DPRK lebih lanjut atau peluncuran lainnya yang berkontribusi pada pengembangan sistem atau teknologi rudal balistik yang mampu melakukan uji coba nuklir atau jangkauan seperti itu.”

DPRK adalah nama resmi dari Korea Utara.

Berbicara menjelang pemungutan suara, AS memohon kepada anggota DK PBB dalam upayanya untuk menekan Korea Utara agar tidak melakukan uji coba di masa depan, dengan mengatakan “kami tidak dapat membiarkan DPRK menormalkan tindakan yang melanggar hukum dan tidak stabil ini atau membiarkan DPRK memecah belah Dewan Keamanan dan menguras kapasitas kami untuk merespons secara meyakinkan.”

“DPRK kini telah melakukan enam tes ICBM tanpa tanggapan dari Dewan Keamanan, meskipun dewan telah membuat komitmen dalam Resolusi 2397 untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika ada peluncuran ICBM tambahan,” kata Linda Thomas-Greenfield, utusan AS untuk PBB, mengacu pada Korea Utara.

“Peluncuran ICBM dalam beberapa bulan terakhir telah menguji kemauan dan integritas dewan ini untuk menjalankan komitmennya. Sejauh ini, kami belum melakukannya. Kami tidak bisa membiarkan ini menjadi norma baru. Kami tidak bisa mentolerir perilaku berbahaya dan mengancam seperti itu,” katanya menambahkan.

Dengan peluncuran terbaru, Korea Utara telah menembakkan 17 rudal sejak awal tahun ini, yang semuanya bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang ada. AS dan sekutunya telah memperingatkan bahwa mereka juga sedang mempersiapkan uji coba nuklir, yang akan menjadi yang pertama di Korea Utara sejak 2017.

Menjelaskan hak vetonya, China mengatakan pihaknya percaya bahwa “dialog dan negosiasi adalah satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikan masalah.”

“Mengandalkan sanksi tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini,” kata duta besar China untuk PBB Zhang Jun. “Sanksi Dewan Keamanan adalah sarana, bukan tujuan.”

Sentimen tersebut digaungkan oleh Rusia, yang mengutip “tidak efektif dan tidak manusiawi untuk lebih memperkuat tekanan sanksi terhadap Pyongyang.”