AS Serukan Sanksi Dewan Keamanan PBB yang Lebih Keras Terhadap Korea Utara

CakapCakap – Cakap People! Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat, 25 Maret 2022, menyerukan sanksi internasional yang lebih keras terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan PBB, menuduh Pyongyang melakukan “provokasi yang semakin berbahaya” setelah negara itu melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesar yang pernah ada.

“Amerika Serikat meminta semua negara anggota untuk sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan yang ada,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam pertemuan yang digelar untuk membahas Korea Utara, melansir Channel News Asia.

“Karena provokasi DPRK yang semakin berbahaya, Amerika Serikat akan memperkenalkan … resolusi Dewan Keamanan untuk memperbarui dan memperkuat rezim sanksi” yang diadopsi pada Desember 2017, katanya, menggunakan akronim resmi (DPRK) untuk Korea Utara.

Pada saat itu “dewan memutuskan kami akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam hal peluncuran ICBM DPRK”, kata Thomas-Greenfield.

“Inilah tepatnya yang terjadi. Jadi sekaranglah saatnya untuk mengambil tindakan itu.”

Teks yang diadopsi dengan suara bulat itu dipilih sebulan setelah Pyongyang menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) terakhirnya sebelumnya, Hwasong-15, yang dianggap cukup kuat untuk mencapai daratan Amerika Serikat.

Setelah pertemuan hari Jumat, sekelompok 15 negara termasuk anggota tetap Dewan Keamanan Inggris, Prancis dan AS – tetapi tanpa China dan Rusia – merilis pernyataan bersama yang mengutuk peluncuran terbaru Pyongyang “dalam istilah terkuat” dan memperingatkannya “menimbulkan ancaman” untuk seluruh masyarakat internasional.

“DPRK menunjukkan tekadnya untuk terus memajukan program senjatanya seiring dengan meningkatnya perilaku provokatifnya – namun Dewan tetap diam,” kata negara-negara tersebut, yang termasuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan Brasil, Irlandia dan Norwegia, serta Jerman, Jepang dan Korea Selatan.

Pernyataan itu mendesak negara-negara PBB, terutama anggota Dewan Keamanan, “untuk bergabung dengan kami dalam mengutuk perilaku ini dan mendesak DPRK untuk meninggalkan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik dan terlibat dalam diplomasi menuju denuklirisasi”.

China berpidato di pertemuan Dewan Keamanan dan mendesak “prudence and reason” mengenai Korea Utara.

“Semua tidak tenang di depan internasional. Tidak ada pihak yang harus mengambil tindakan apa pun yang akan mengarah pada ketegangan yang lebih besar,” kata duta besar China untuk PBB Zhang Jun.

Rusia, pada bagiannya, memperingatkan agar tidak mengikuti jejak Washington dalam memperketat sanksi.

Wakil utusan Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mengatakan Moskow percaya bahwa hal itu akan “melampaui kerangka pemotongan pembiayaan” untuk program rudal dan nuklir DPRK dan akan “mengancam warga Korea Utara dengan masalah sosial-ekonomi dan kemanusiaan yang tidak dapat diterima.”

Pada tahun 2018, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meresmikan moratorium uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik jarak jauh, menyatakan bahwa tujuannya telah tercapai dan menyatakan negaranya sebagai negara nuklir sepenuhnya.

Namun dia secara pribadi mengawasi peluncuran hari Kamis, yang dilaporkan oleh media pemerintah Korea Utara KCNA dimaksudkan untuk memastikan negara itu siap untuk “konfrontasi lama” dengan Amerika Serikat.

Negara-negara Kelompok Tujuh dan Uni Eropa pada hari Jumat mengutuk apa yang mereka katakan sebagai “pelanggaran terang-terangan” Korea Utara terhadap kewajibannya di bawah resolusi Dewan Keamanan.