Berlaku Mulai Hari Ini, Polda Sulawesi Selatan Larang Mahasiswa Unjuk Rasa Jelang Pelantikan Presiden

CakapCakap – Cakap People! Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan mengeluarkan larangan mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa.

Polda Sulawesi Selatan mengeluarkan larangan tersebut selama lima hari menjelang pelantikan atau mulai 16 Oktober-20 Oktober 2019.

“Keputusan melarang unjuk rasa selama lima hari adalah diskresi polisi dalam mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden,” ujar Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Polisi Mas Guntur Laupe di Makassar, Selasa, 15 Oktober 2019, dikutip dari ANTARA.

Kapolda menjelaskan, diskresi Kepolisian itu diambil dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden.

Meski pelantikan dilaksanakan di Jakarta, namun dikatakannya bahwa daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sulawesi Selatan juga harus aman dari unjuk rasa. Selain itu, ia juga mengatakan, diskresi Kepolisian ini berlaku di semua daerah dan ditegaskannya tidak ada izin unjuk rasa selama lima hari tersebut.

View this post on Instagram

“Saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada,” ungkap @jokowi menanggapi hasil rekapitulasi @kpu_ri di Kampung Deret, Jakarta Pusat, hari ini. . Jokowi-Maruf berjanji akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak masyarakat bersatu membangun negara agar terciptanya damai dan sejahtera untuk generasi mendatang. . . #jokowi #marufamin #realcount #kpu #kampungderet #jakarta

A post shared by Jokowi-Amin (@jokowi.amin) on May 21, 2019 at 3:14am PDT

Guntur menyatakan, pelantikan itu akan dihadiri tamu VVIP dari berbagai negara sahabat dan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Walaupun acara pelantikan presiden di Jakarta, namun wilayah Provinsi Sulsel harus tetap aman, nyaman dan kondusif.

Jika ada mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, pihaknya memastikan tidak akan memberikan surat tanda penerimaan.

“Mulai besok [hari ini] tanggal 16 Oktober sampai 20 Oktober 2019 sudah diberlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober, aspirasi boleh disampaikan kembali. Jadi diskresi Kepolisian ini dikeluarkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” katanya.