Singapura Jadi Negara Pertama di Dunia yang Integrasikan Verifikasi Wajah di KTP digital

CakapCakap – Cakap People! Singapura akan menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi verifikasi wajah ke dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital warganya.

Melansir laporan BBC News, Sabtu, 26 September 2020, pemeriksaan biometrik akan memberikan warga Singapura akses aman ke layanan swasta dan pemerintah.

Badan teknologi pemerintah Singapura mengatakan, skema ini akan menjadi elemen “fundamental” bagi ekonomi digital negara.

Teknologi ini telah diujicobakan dengan sebuah bank dan sekarang sedang diluncurkan secara nasional. Dengan verifikasi wajah, ini tidak hanya mengidentifikasi seseorang tetapi memastikan mereka benar-benar hadir.

“Kami harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar hadir ketika mereka mengautentikasi, bahwa kami tidak menatap sebuah foto atau video atau rekaman yang diulang atau deepfake,” kata Andrew Bud selaku pendiri dan direktur eksekutif iProov, sebuah perusahaan Inggris yang menyediakan teknologi verifikasi wajah.

Teknologi ini akan diintegrasikan dengan KTP digital Singapura atau yang disebut SingPass sehingga warga Singapura dapat mengakses beragam layanan pemerintah.

“Ini pertama kalinya verifikasi wajah berbasis cloud digunakan untuk mengamankan identitas orang yang menggunakan mekanisme identitas digital nasional,” kata Bud.

Cara penggunaannya

Teknologi verifikasi wajah di Singapura telah dipakai di sejumlah kantor cabang perpajakan. Lantas bank utama Singapura, DBS, memperbolehkan nasabah menggunakan verifikasi wajah guna membuka rekening digital.

Teknologi tersebut amat mungkin dipakai untuk memverifikasi area-area sensitif di pelabuhan dan sebagai metode guna memastikan semua pelajar menjalani ujian tanpa diwakili.

Verifikasi wajah akan tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang menginginkannya selama tujuannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

“Kami tidak benar-benar membatasi bagaimana verifikasi wajah digital ini bisa dipakai, selama sesuai dengan ketentuan kami,” kata Kwok Quek Sin, direktur senior identitas digital nasional pada GovTech Singapore.

“Persyaratan dasarnya adalah teknologi itu dipakai dengan persetujuan [warga] dan dengan kesadaran dari individu yang bersangkutan,” tambahnya.

GovTech Singapore mengklaim teknologi itu baik bagi dunia usaha, karena perusahaan-perusahaan dapat memakainya tanpa harus membangun infrastrukturnya.

Lebih lanjut, kata Kwok, teknologi tersebut lebih baik dalam konteks privasi karena perusahaan-perusahaan tidak perlu menghimpun data biometrik apapun.

Mereka bahkan bisa melihat skor yang mengindikasikan seberapa mirip hasil pemindaian dengan foto individu pada arsip kependudukan yang dimiliki pemerintah.

Verifikasi atau pengenalan wajah?

Baik pengenalan wajah dan verifikasi wajah bergantung pada pemindaian wajah subjek, dan mencocokkannya dengan foto di database yang ada untuk menetapkan identitas mereka.

Perbedaan utamanya adalah verifikasi memerlukan persetujuan eksplisit dari pengguna, dan pengguna mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, seperti akses ke ponsel atau aplikasi ponsel cerdas bank mereka.

Teknologi pengenalan wajah, sebaliknya, mungkin memindai wajah semua orang di stasiun kereta, dan memberi tahu pihak berwenang jika penjahat yang dicari berjalan melewati kamera.

“Pengenalan wajah memiliki berbagai implikasi sosial. Verifikasi wajah sangat ramah,” kata Bud.

Meski demikian, kelompok pendukung privasi berpendapat bahwa persetujuan adalah ambang batas rendah saat menangani data biometrik sensitif.

“Persetujuan tidak berfungsi jika ada ketidakseimbangan kekuasaan antara pengontrol dan subjek data, seperti yang diamati dalam hubungan warga dengan negara,” kata Ioannis Kouvakas, petugas hukum di Privacy International yang berbasis di London.

Verifikasi wajah di negara lain

Di Amerika Serikat dan China, sejumlah perusahaan teknologi telah menerapkan teknologi verifikasi wajah.

Sebagai contoh, beragam aplikasi perbankan mendukung Apple Face ID atau Face Unlock dari Google untuk keperluan verifikasi. Kemudian perusahaan China, Alibaba, punya aplikasi Smile to Pay.

Beberapa negara juga sudah menggunakan teknologi verifikasi, namun hanya sedikit sekali yang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut pada KTP digital.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang sama sekali tidak punya KTP. Di AS, misalnya, sebagian besar penduduk memakai surat izin mengemudi (SIM) yang dirilis negara bagian sebagai alat pengenal utama.

China belum mencoba memasukkan verifikasi wajah pada KTP nasional, namun tahun lalu negara itu mewajibkan warganya untuk memindai wajah saat membeli ponsel baru sehingga dapat dicocokkan dengan KTP.

Verifikasi wajah juga sudah tersedia di sejumlah bandara dan banyak lembaga pemerintah memakainya, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Kesehatan Nasional Inggris serta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS